Puluhan warga Yogyakarta sore ini menyebarkan ribuan stiker untuk mendukung pelaksanaan referendum berkaitan dengan mendegnya pembahasan RUU Keistimewaan Yogyakarta. Mereka juga mendirikan Posko Relawan Referendum.

Masa jabatan Sri Sultan HB X sebagai Gubernur DIY  berakhir Agustus 2008. Namun dengan Keputusan Presiden, jabatan ini diperpanjang 3 tahun menjadi 2011. Tanpa pengesahan RUUK DIY, jabatan ini bisa diperpanjang lagi.

Pemerintah harus menjaring aspirasi masyarakat DIY untuk mendapatkan solusi polemik pemisahan jabatan Gubernur dari Sultan. Caranya bukan referendum, tapi membentuk tim yang wakil seluruh komponen masyarakat.

Mantan Ketum PBNU Hasyim Muzadi berpendapat sistem pemerintahan Yogyakarta sebaiknya dibiarkan seperti sekarang saja. Sebab apabila Yogya diubah maka akan timbul banyak masalah.

Pembahasan RUU Keistimewaan DIY masih berlarut-larut. Hingga 8 tahun sejak pengusulan, RUU ini belum juga disahkan. Daripada berlarut-larut, referendum seperti yang diusulkan Sultan HB X dinilai sebagai jalan terbaik.

Partai Golkar meminta Presiden SBY mempertahankan keistimewaan Yogyakarta dengan memberikan hak Gubernur kepada Sultan Yogya. Yogyakarta selama ini belum 'memberontak' terhadap kebijakan pemerintah.

Monarki konstitusional merupakan jalan tengah yang diusulkan UGM untuk mengatasi polemik keistimewaan Yogyakarta. Usulan ini dinilai bagus oleh sebagian kalangan. Meski demikian, usulan ini masih menimbulkan pertanyaan.

Presiden SBY melempar bola panas tentang isu monarki terkait RUU Keistimewaan Yogyakarta. Bola panas ini pun ditendang Sri Sultan Hamengkubuwono X.

Pemerintah didesak segera menyelesaikan draf awal RUU Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Sehingga RUU tersebut dapat segera dibahas di DPR dah disahkan menjadi UU Keistimewaan DIY.

RUU Keistimewaan Yogyakarta masih di tangan pemerintah. Rencananya pemerintah akan memutuskan finalisasi isi draft RUU tersebut pekan depan. Termasuk bagaimana posisi Gubernur DIY, apakah dipilih lewat Pilkada atau tidak