Pemerintah membantah menekan AS untuk mencabut larangan pelatihan Kopassus. Menurut pemerintah, Indonesia dan AS dalam posisi sejajar, dan tidak ada paksaan dalam pencabutan larangan itu.

Mabes Polri akhirnya mau menanggapi bocoran WikiLeaks terkait jaringan terorisme Jamaah Islamiyah. Polri menilai banyaknya penangkapan tersangka terorisme membuat ruang gerak menjadi sempit.

Pemerintah selalu berkelit atas sejumlah kawat diplomatik AS soal Indonesia, yang dibocorkan WikiLeaks. Pemerintah diminta jangan apriori, namun menjelaskan jika ada yang tidak valid dari dokumen itu.

Pemerintah RI telah gencar melakukan lobi-lobi agar pemerintah AS mencabut larangan pelatihan Kopassus. Upaya itu, menurut kabel diplomatik yang dibocorkan WikiLeaks, banyak didukung Kedutaan Besar (Kedubes) AS di Jakarta.

Mabes Polri tidak mau berkomentar soal dokumen WikiLeaks yang menyebut jaringan Jamaah Islamiyah telah berantakan. Polri mengaku masih memburu sejumlah DPO terorisme yang masih bebas.

Motivasi pengungkapan kabel diplomatik di WikiLeaks yang menyebut China berniat menyekulerkan umat Muslim di Indonesia, dipertanyakan. Bisa jadi tujuannya merusak hubungan dua negara yang sudah berjalan 60 tahun.

Amerika Serikat dan China disebut WikiLeaks mengintervensi reformasi TNI. Saat dikonfirmasi soal ini, Menhan Purnomo Yusgiantoro belum mau berkomentar.

WikiLeaks kali ini mengungkap kawat terkait terorisme di Indonesia, dari Kedubes AS di Canberra, Australia. Badan intelejen Australia berbagi informasi dengan AS, kalau Jamaah Islamiyah dan gerakan teror di Indonesia sudah pecah.

Istana Kepresidenan menolak menanggapi dokumen korespondensi antara diplomat AS dengan China mengenai dinamika politik dan arah ekonomi Indonesia. Kredibilitas sumber WikiLeaks masih dipertanyakan.

WikiLeaks merilis kawat rahasia soal pendapat Australia terhadap para negara tetangganya. Rupanya Indonesia jadi favorit dan Australia ingin Presiden SBY terus berkuasa dengan menang Pilpres 2009.