Tuntutan 7 tahun penjara tak mengagetkan bagi Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto. Dia mengklaim sudah mengiranya.

Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan dalil Pemohon bahwa Pasal 128 huruf k UU 1/2015 telah melanggar hak konstitusional atas kepastian hukum yang adil.

Hasto mengaku sudah memperkirakan sejak awal tuntutan tersebut.

Sidang pembacaan surat tuntutan terhadap Sekjen PDIP Hasto digelar di Pengadilan Tipikor Jakarta, hari ini. Massa menggelar aksi di depan pengadilan.

Seorang WNI divonis tujuh tahun penjara oleh pengadilan Myanmar setelah dituduh memasuki wilayah tersebut secara ilegal dan bertemu dengan kelompok bersenjata.

PCO meminta relawan pendukung Prabowo dan Gibran untuk membantu menjelaskan program pemerintah kepada masyarakat.

Kelompok yang disebut Quad ini dijamu oleh Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio dan mengumumkan inisiatif mineral penting. Kelompok ini ingin melawan dominasi Cina di bidang mineral yang penting untuk teknologi baru.

Anggota Komisi II DPR RI Fraksi Gerindra Heri Gunawan mengatakan putusan MK itu perlu dikaji secara mendalam agar tidak bertentangan dengan konstitusi.

Bagi anggota Polri, pesan Presiden Prabowo Subianto seperti kaca benggala yakni cermin besar anggota Polri agar bisa melihat diri sendiri.

Partai politik di parlemen bersuara usai Mahkamah Konstitusi memutuskan untuk memisahkan pemilu nasional dengan pemilu daerah atau lokal. Apa kata mereka?