Halaman depan gedung KPK kini tak lagi penuh dengan spanduk dan poster yang sebelumnya dipasang para pendukung. Spanduk-spanduk itu kini telah dipindahkan ke pagar utara gedung KPK yang dekat dengan parkiran sepeda motor.

Mahasiswa dan dosen Universitas Andalas Padang meminta Presiden Jokowi tak diam melihat kriminalisasi KPK. Mereka pun turun ke jalan di Kota Padang dan menyuarakan sejumlah tuntutan.

Pimpinan KPK nonaktif Bambang Widjojanto menolak diperiksa dengan alasan, ada beberapa hal yang harus diklarifikasi penyidik Bareskrim. Bareskrim pun menjadwalkan ulang pemanggilan BW pekan ini.

Plt pimpinan KPK Taufiequrachman Ruki meminta tambahan penyidik ke Polri dan Kejaksaan Agung. Menteri PAN dan RB Yuddy Chrisnandy menyatakan pemerintah mendukung upaya penguatan penyidik KPK tersebut.

Kubu pimpinan KPK nonaktif Bambang Widjojanto keberatan dengan penyidik Bareskrim Polri yang tidak memberikan salinan berita acara pemeriksaan (BAP) kliennya. Keberatan itu berbuntut dengan penolakan pemeriksaan BW di Bareskrim hari ini.

Beberapa kelompok masyarakat meminta Polri menyetop penyidikan terhadap Abraham Samad dan Bambang Widjojanto, pimpinan KPK nonaktif. BW, sapaan Bambang, menanggapi santai terkait langkah Polri tersebut.

Bukan hanya Abraham Samad, Bambang Widjojanto dan para penyidik saja yang harus berhadapan dengan polisi terkait konflik KPK-Polri. Para pendukung KPK juga secara bergiliran dipolisikan pihak-pihak tertentu dalam waktu berdekatan.

Lembaga survei Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA menggelar survei opini publik soal kondisi hukum di Indonesia. Hasil survei menunjukkan rakyat merasa kehidupan hukum di Indonesia makin memprihatinkan. Ada 4 alasan yang membuat rakyat khawatir.

Bambang Widjojanto (BW) memenuhi 'undangan' Bareskrim Polri untuk proses pemeriksaan lanjutan atas kasus yang menderanya. Namun, dia menolak diperiksa. Ini alasannya.

Lembaga survei Lingkaran Survei Indonesia (LSI) yang dipimpin Denny JA menggelar survei opini publik terkait kondisi hukum Indonesia. Mayoritas koresponden survei tersebut menilai kondisi hukum di Indonesia kian memprihatinkan.