"Pemilihan Gubernur secara langsung masih mekanisme terbaik," tegas Ketum DPP Partai Demokrat (PD), Anas Urbaningrum, menanggapi wacana pemilihan Gubernur oleh DPRD Provinsi.

PDI Perjuangan melihat ada kepentingan pragmatis di balik wacana pemilihan gubernur kembali oleh DPRD dalam RUU Pilkada. Partai oposisi ini melihat adanya politik aji mumpung yang dilakukan parpol yang kadernya banyak duduk di DPRD provinsi.

Pemerintah sedang menggodok 4 Rancangan Undang-undang (RUU) yang diharapkan akan segera diundangkan. Keempat RUU itu yakni RUU Pemerintah Daerah, RUU Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, RUU Pilkada dan RUU Desa.

Meskipun perhitungan suara belum selesai, namun bupati Wonogiri yang kini maju sebagai calon wakil bupati, Begug Purnomosidi, telah mengakui kekalahannya. Jago PDIP ini memberi selamat kepada pemenang sementara.

Sejak lima tahun lalu, sudah diketahui pilkada boros anggaran. Tidak perlu menghapus pilkada untuk menghemat. Cukup dengan membarengkan jadwal. Tapi pemerintah rupanya tidak mau bertindak.

Mahfud MD mendukung usulan penyelesaian sengketa Pilkada di Pengadilan Tinggi (PT). Usulan ini dilontarkan Mendagri Gamawan Fauzi saat dengar pendapat dengan Komisi II DPR, kemarin.

PAN menawarkan wacana untuk beraliansi dalam konfederasi. Wadah baru ini lebih memiliki aturan main yang jelas, tegas, permanen dan kuat bila dibandingkan dengan Setgab Koalisi.

Minimnya kader yang idiologis dan kapabel adalah fakta yang tidak bisa dibantah. Sejatinya partai politik harus mempersiapkan sedini mungkin tokoh-tokoh partai yang akan menduduki pos-pos strategis dalam pemerintahan. 

PDIP menolak usulan pemerintah mengenai syarat cacat moral kepala daerah. Klausul mengenai cacat moral tidak bisa diatur dalam norma undang-undang. Sebab, norma dalam undang-undang haruslah terukur.

Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi berencana menambahkan persyaratan calon kepala daerah tak cacat moral. Namun, rencana itu ditentang Asosiasi Konsultan Politik Indonesia (AKPI).