Kemenhub menjelaskan akar masalah terungkapnya jadwal terbang di luar izin AirAsia. Awal mula masalah izin ini terungkap karena adanya kecelakaan AirAsia QZ8501 yang terbang pada hari hari Minggu.

Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) ikut membantu menyediakan pasokan bahan bakar minyak untuk kapal-kapal Indonesia yang tengah mencari korban pesawat Air Asia QZ 8501.

Kemenhub membekukan penerbangan AirAsia rute Surabaya-Singapura karena mengubah rute tanpa sepengetahuan Dirjen Perhubungan Udara. Masalah muncul tak ada izin pada perubahan jadwal penerbangan itu namun, penerbangan itu tetap ada.

Memasuki hari ketujuh, fokus tim pencari pesawat AirAsia QZ8501 masih pada evakuasi korban. Jumlahnya semakin hari terus bertambah. Puing-puing pesawat pun semakin banyak ditemukan. Bagaimana perkembangannya?

PT Angkasa Pura I mendadak ramai ketika Pesawat AirAsia QZ8501 mengalami lost contact pada Minggu (28/12/2014) lalu. Perusahaan plat merah ini dengan cepat mendirikan posko Crisis Center.

Bantuan kapal dan pesawat dari luar negeri untuk mengevakuasi pesawat AirAsia telah diterima Indonesia dan akan diatur dengan perhitungan matang. Salah satunya, bantuan dari AS.. Kepala Basarnas mengkoordinasikan agar kapal milik AS itu standby.

Banyak orang buru-buru mencopot sabuk pengaman setelah lampu tanda sabuk pengaman di pesawat udara mati. Padahal tetap mengenakan sabuk pengaman bisa meminimalkan cedera.

Perombakan! Belakangan kata ini kian akrab dengan BUMN, khususnya dari jajaran direksinya. Presiden Joko Widodo (Jokowi) bahkan ikut turun tangan untuk menentukan para bos-bos perusahaan pelat merah.

Kementerian BUMN sudah merombak jajaran direksi di beberapa perusahaan pelat merah. Setiap perombakan direksi BUMN kini melibatkan Presiden Jokowi.

Negara tetangga seperti Malaysia sudah mengirimkan astronot mereka ke luar angkasa.