Komisi I DPR tampaknya geram dengan langkah Seskab Dipo Alam dengan membintangi anggaran Kemenhan senilai Rp 678 miliar. Menurut Ketua Komisi I Mahfudz Siddiq, Dipo Alam harus bisa menunjukkan bukti.

Dipo Alam akhirnya memenuhi panggilan Komisi I untuk dimintai klarifikasi terkait anggaran Kemenhan yang dibintangi. Selain Dipo, hadir juga dalam rapat komisi I malam ini Panglima TNI, dan Kemenhan.

 “Sekretaris kabinet hanya bertugas memantau, menganalisa kebijakan tertentu mengenai program hukum atau administrasi serta menyampaikannya kepada Presiden."

Komisi I menggelar rapat gabungan antara Sekretaris Kabinet (Seskab), Kementerian Pertahanan, Panglima TNI, dan BNPT membahas soal tudingan kongkalikong di Kemenhan. Namun dalam rapat itu, Seskab dan Menkeu sebagai aktor utama tidak hadir.

Wamenhan Letnan Jenderal (Purn) Sjafrie Sjamsoeddin mengatakan kerjasama dengan PT Pindad guna penyediaan kebutuhan peralatan militer Indonesia terus berjalan tiap tahunnya. Tahun ini, PT Pindad menerima order dari Kemenhan Rp 2 triliun.

Wamenhan Letjen Sjafrie Sjamsoeddin melakukan inspeksi ke PT Dirgantara Indonesia, Kota Bandung. Sjafrie beserta rombongan mengamati sejumlah pesawat di hanggar CN 235 dan hanggar helikopter.

Transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran di Kementerian Pertahanan untuk pengadaan alat utama sistem persenjataan TNI dinilai rendah.

Sekretaris Kabinet Dipo Alam melaporkan tiga kementerian ke KPK terkait dugaan kongkalikong anggaran dengan DPR. Menurut Dipo, sebenarnya ada lebih dari tiga kementerian yang melapor kepadanya atas dugaan praktek kongkalikong.

Sekab Dipo Alam akhirnya memberikan penjelasan terkait langkahnya melaporkan tiga kementerian dan anggota DPR yang kongkalikong kepada KPK. Menurut Dipo, apa yang dilakukannya adalah berdasarkan arahan dan intruksi Presiden SBY tentang upaya pencegahan korupsi.

Seskab Dipo Alam hari ini menghadiri rapat dengan Komisi II tentang evaluasi anggaran. Namun, rapat yang dimulai pukul 10.00 WIB itu justru menjadi forum bagi komisi II untuk mempertanyakan soal langkah Dipo Alam yang melaporkan kementerian ke KPK.