Kuasa hukum Aburizal Bakrie Yusril Ihza Mahendra menyebut SK Menkum HAM sah dan bisa menjadi dasar kubu Agung Laksono merotasi fraksi,‎ kecuali ada putusan penundaan dari Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Argumentasi Tantowi Yahya bahwa DPR RI sesuai UU MD3 memiliki fungsi sebagai agen diplomasi ternyata tidak benar. Jika pemahaman ini tidak ada yang mengoreksi, bisa semakin kacau negara ini.

Kuasa hukum Aburizal, Yusril Ihza Mahendra menyebut kepengurusan Agung sah untuk merotasi sampai ada putusan penundaan.

Rapat sidang paripurna pembukaan masa sidang ketiga baru saja dimulai, namun sudah diinterupsi.‎ Adalah anggota Fraksi Golkar kubu Agung Laksono yang memprotes tak dibacakannya surat pergantian pimpinan fraksi oleh pimpinan DPR.

Gubernur DKI Basuki T Purnama berseteru dengan DPRD karena membuka adanya 'dana siluman' dalam APBD 2014 dan RAPBD 2015. Permainan anggaran ini disebut lazim terjadi di tubuh parlemen, namun untuk pertama kalinya ada kepala daerah yang berani membukanya.

Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Golkar yang dipimpin Agung Laksono bakal merombak susunan fraksi Golkar di DPR yang dihuni kubu Aburizal Bakrie atau Ical. Namun, untuk posisi Ketua DPR Setya Novanto serta Wakil Ketua MPR Mahyudin tampaknya tak akan digeser.

Anggota Fraksi Partai Golongan Karya di Dewan Perwakilan Rakyat Bambang Soesatyo menyerukan gerakan 'melawan begal demokrasi. Ada pihak yang diduga menjauhkan KMP dengan Presiden Jokowi.

Golkar kubu Aburizal Bakrie (Ical) akan menggalang dukungan di DPR untuk menggunakan hak angket terhadap pemerintah terkait keputusan Menkum HAM Yasonna Laoly mengakui kubu Agung Laksono. Akankah Fraksi Partai Demokrat ikut mendukung?

Hubungan antara Ahok dengan DPRD DKI memanas lantaran pembahasan APBD 2015. Sebagai sesama kepala daerah, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo memiliki beberapa masukan untuk Ahok.

Umpatan kasar yang dilontarkan anggota DPRD DKI Jakarta saat mediasi dengan Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama menjadi sorotan publik. Bagaimana sebenarnya peraturan untuk para wakil rakyat yang melakukan hal tidak pantas tersebut?