detikNews

Menkum akan Cek Aturan KPU Larang Eks Koruptor Nyaleg

Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly menyebut Peraturan KPU (PKPU) yang melarang eks koruptor menjadi caleg, belum tentu berlaku.

Senin, 02 Jul 2018 15:07 WIB

detikNews

Komisi II DPR Kaji Aturan Eks Koruptor Dilarang Nyaleg

Aturan eks napi kasus korupsi dilarang nyaleg tertuang di Pasal 7 PKPU No 20/2018.

Senin, 02 Jul 2018 13:36 WIB

detikNews

ICW: Eks Koruptor Dilarang Jadi Caleg Tegakkan Pemilu Berintegritas

ICW berharap aturan ini mampu menghadirkan para caleg-caleg berintegritas dan berkualitas.

Senin, 02 Jul 2018 12:05 WIB

detikNews

KPU Tetap Yakin Larangan Eks Koruptor Nyaleg Tak Langgar UU

KPU tetap meyakini aturan larangan mantan napi koruptor nyaleg tidak bertentangan dengan Undang-Undang (UU). Apa penjelasan KPU?

Senin, 02 Jul 2018 12:01 WIB

detikNews

Eks Penjahat Seksual Anak Dilarang Nyaleg, KPAI Apresiasi KPU

Sekretaris KPAI Rita Pranawati mengapresiasi terbitnya PKPU Nomor 20 tahun 2018 tentang eks koruptor, penjahat seksual anak dan bandar narkoba tak bisa nyaleg.

Senin, 02 Jul 2018 11:59 WIB

detikNews

Dukung Aturan KPU, KPK: Ruang Gerak Napi Korupsi Harus Dibatasi

KPU menerbitkan Peraturan KPU (PKPU) yang melarang eks narapidana kasus korupsi menjadi caleg.

Senin, 02 Jul 2018 11:53 WIB

detikNews

Bandar Narkoba Dilarang Nyaleg, BNN: Kami Setuju Sekali!

BNN setuju dengan aturan KPU tentang mantan terpidana bandar narkoba dilarang jadi calon legislatif. Apa kata BNN?

Senin, 02 Jul 2018 11:34 WIB

detikNews

Ini Pasal yang Larang Eks Koruptor hingga Bandar Narkoba Nyaleg

KPU melarang eks napi koruptor, pelaku kejahatan seks anak, hingga bandar narkoba jadi calog. Begini aturan lengkapnya:

Senin, 02 Jul 2018 10:22 WIB

detikNews

PAN Bertekad Rebut Kemenangan di DKI Seperti Tahun 1999

Ketum PAN Zulkifli Hasan mengisi pembekalan bakal caleg PAN DKI. Dalam pidatonya, Zulkifli bertekad merebut kemenangan di DKI seperti masa lalu.

Sabtu, 30 Jun 2018 21:25 WIB

detikNews

KPU Minta Aturan Pencalonan Caleg Segera Dinomori

KPU meminta agar pemerintah segera menomori PKPU pencalegan DPRD, Provinsi, Kabupaten/Kota.

Selasa, 05 Jun 2018 13:06 WIB