MUI mendukung usulan aturan bagi anggota DPR yang dilarang pergi ke tempat pelacuran dan perjudian. MUI menilai sebagai anggota DPR tentu harus mengerti mana yang baik dan tidak.

Selain menolak labelisasi halal diwajibkan, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) juga meminta Lembaga Pengkajian Pangan, Obat, Makanan dan Kosmetika (LP POM) MUI, tidak melakukan monopoli terkait auditor labelisasi halal.

Juru bicara Partai Demokrat mengklaim adanya penolakan terhadap KPK oleh beberapa fraksi di DPR menguntungkan partainya. Rating partai berlambang bintang Mercy itu pun diklaim semakin moncer.

Komisi III DPR menanyakan status dua pimpinan KPK Bibit S Rianto dan Chandra M Hamzah kepada Mahkamah Agung (MA) dalam rapat kerja di Gedung Mahkamah Agung (MA). Namun, MA tidak menanggapi pertanyaan itu.

Komisi III DPR mengakui keputusan menolak kehadiran Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah tidak dilandasi pada pertimbangan hukum. Melainkan hanya landasan etika moralitas belaka.

Politisi di Senayan masih mempermasalahkan status hukum Bibit-Chandra meskipun telah ada penetapan deponeering bagi keduanya. Namun Komisi III tidak bermaksud mengamputasi KPK.

KY mencermati berbagai perilaku hakim. Komisi yang menjaga martabat dan perilaku hakim di dunia peradilan ini pun berharap para hakim bisa menjaga etika.

Pemerintah masih mempelajari desakan Komisi VI DPR-RI yang menghentikan proses likuidasi PT ASEAN Aceh Fertilizer (AAF). Karena fatwa Mahkamah Agung mengatakan AAF bukanlah BUMN.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Bandung menetapkan fatwa wakaf pohon. Keputusan tersebut tercantum dalam hasil musyawarah Komisi Fatwa MUI Kota Bandung tentang hukum mewakafkan pohon.

Seiring makin meningkatnya permintaan akan sertifikasi halal. Maka LPPOM MUI pun mulai melibatkan teknologi informasi dalam melakukan prosedur sertifikasi halal. Apa saja dampak penggunaan teknologi ini?