Kekerasan terhadap Jamaah Ahmadiyah beberapa kali terjadi. Untuk menyelesaikan kasus-kasus semacam ini, maka tradisi impunitas harus dihentikan.

Mabes Polri mengakui ada sistem yang kurang berjalan di tubuh Polda Banten terkait insiden berdarah di Cikeusik, Pandeglang. Hal itu yang menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya pergantian petinggi di Polda Banten.

epekan pasca penyerangan jemaat Ahmadiyah Cikeusik, Mabes Polri melakukan perubahan struktural secara radikal terhadap pejabat teras Polda Banten. Upacara serah terima jabatan Kapolda Banten akan dilakukan pekan depan.

Buntut penyerangan Ahmadiyah di Cikeusik, Pandeglang, berimbas pada mutasi di tubuh Polda Banten. Salah satu yang dimutasi yakni Kapolda Banten Brigjen Pol Agus Kusnadi.

Kapolda Metro Jaya Irjen Sutarman menyatakan pihaknya akan mengeluarkan tindakan tegas jika konflik Ahmadiyah seperti di Cikeusik, Pandeglang, Banten, terjadi di Jakarta dan Bekasi. Polisi akan menggunakan Protap 01 atau tembak di tempat untuk membubarkan anarkisme massa.

Ketua Komunitas Intelejen Daerah (Kominda) Dede Yusuf menyatakan akan mengoptimalkan kembali peran Kominda, agar bisa menyampaikan informasi lebih cepat dan akurat.

Pecahnya konflik SARA antara Ahmadiyah dan warga Cikeusik, Banten, membuat pihak aparat Polda Metro Jaya waspada. Tidak menutup kemungkinan peristiwa seperti itu akan timbul di tempat lain, seperti Jabodetabek.

Dua hari berturut-turut kasus kerusuhan yang melibatkan massa besar terjadi di Cikeusik dan Temanggung. Banyak pihak menilai kepolisian gagal melindungi warga dan mengantisipasi insiden yang terjadi. Apa tanggapan Kapolri?

Aktivis pro demokrasi dan HAM menilai pernyataan Menteri Agama Suryadharma Ali yang menyalahkan Ahmadiyah, telah menyulut konflik. Menag pun sudah seharusnya diganti.

Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo meminta Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Sutarman berkoordinasi dengan para ulama terkait antisipasi penyerangan sekelompok orang kepada jemaat Ahmadiyah di Jakarta.