Sebagai negara dengan sumber daya alam yang melipah ruah, Indonesia diminta tak takut dengan ancaman Travel Advisory oleh Malaysia. Tanpa disadari sikap itu menunjukkan Malaysia seperti orang kaya baru.

Muhammadiyah meminta warga muslim Indonesia menyisihkan sebagian hartanya untuk membantu korban banjir di Pakistan. Hal ini sebagai bentuk solidaritas antar kaum muslim di dunia.

Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin sepakat atas usulan Todung Mulya Lubis dalam menghukum koruptor. Din setuju keluarga koruptor juga ikut dihukum, namun secara sosial.

Muhammadiyah punya pendapat berbeda dengan Nahdlatul Ulama (NU) soal larangan mensalatkan jenazah koruptor bagi ulama. Ketua Umum PP Muhammadiyah, Din Syamsuddin, berpendapat mensalatkan jenazah wajib hukumnya termasuk untuk koruptor.

Pemberian grasi terhadap koruptor dinilai berlebihan. Pemerintah diminta untuk peka terhadap hal-hal yang melukai hati rakyat kecil seperti misalnya pemberian grasi kepada Syaukani HR.

Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU), dua organisasi Islam terbesar di Indonesia, menyebut seseorang yang melakukan korupsi adalah "kafir". Mereka pun meluncurkan buku bersama yang berjudul "Koruptor itu Kafir".

Aksi ormas-ormas tertentu dengan disertai kekerasan yang akhir-akhir ini terjadi di masyarakat tak boleh dibiarkan. Pemerintah harus turun tangan dan menindak tegas mereka secara hukum.

Polri harus menunjukkan bukti kuat atas penahanan Abu Bakar Ba'asyir. Jika Polri tidak memiliki bukti yang kuat bahwa Ba'asyir memang terlibat dalam tindak pidana terorisme, maka penahanan Ba'asyir haruslah ditangguhkan.

Kinerja Detasemen Khusus (Densus) 88 Anti Terorisme memang dipuji-puji banyak pihak. Diharapkan akan ada Densus yang sama dalam memberantas korupsi yang selama ini terkesan lamban.

Cara penangkapan Abu Bakar Ba'asyir yang diduga terkait tindak pidana terorisme oleh pihak Kepolisian kembali mendapat protes. Cara penangkapan tersebut dinilai tidak beralasan.