Ada pihak-pihak yang diduga menggerakkan warga untuk menolak relokasi dari Waduk Pluit. Wagub DKI Basuki T Purnama bahkan menyebutkan 2 pengusaha properti yang menyewakan dan mendirikan bangunan tanpa IMB. Apa tanggapan Komnas HAM?

Warga yang menolak relokasi dari Waduk Pluit, tidak bergerak begitu saja. Ada dua orang pengusaha property yang selama ini menyewakan lahan dan mendirikan bangunan tanpa IMB, menggerakkan mereka.

Pengerukan waduk tetap dilakukan sesuai dengan jadwal.

Relokasi warga di sekitar Waduk Pluit masih ribet. Warga sekitar Waduk Pluit mengaku ada pelanggaran HAM dan mengadukannya ke Komnas HAM. Pemprov DKI gusar, siapa sebenarnya yang melanggar HAM, apakah Pemprov DKI atau warga yang menyerobot tanah negara?

Aturan sewa rumah susun sudah ada. Tetapi, tetap saja ada penyewa rusun 'nakal'. Ahok segera menertibkannya.

Warga kawasan Jalan Fatmawati, Jakarta Selatan menyatakan tetap menolak pembangunan MRT secara melayang (elevated). Warga ini juga tak mau menjual propertinya ke Pemprov DKI.

Pembangunan proyek mass rapid transit (MRT) dari Lebak Bulus hingga Bundaran Hotel Indonesia (HI) bakal mendongkrak harga properti dan tanah yang dilaluinya.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yakin proyek MRT jalur Lebak Bulus-Bundaran HI tidak akan mandek atau mangkrak seperti proyek monorel yang terbengkalai.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyatakan siap membeli properti atau lahan warga yang berada di Jalan Fatmawati, Jakarta Selatan.

Lurah Warakas, Mulyadi, tiba-tiba luluh dan siap mengikuti lelang jabatan. Niat Mulyadi ditanggapi adem ayem oleh Ahok.