Tak hanya kasus Bank Century, UN pun mengenal kosakata sistemik. PKS yang tak menyetujui UN sebagai syarat kelulusan siswa, menyatakan implementasi metodologi UN memiiki dampak sistemik.

Putusan MA dinilai tidak melarang dilaksanakannya UN. Oleh karenanya, tidak ada alasan Kemdiknas untuk tidak menggelar UN. Malah, jika tak gelar, Kemdiknas justru melanggar PP.

Pelaksanaan Ujian Nasional (UN) tak kunjung mulus. Pemerintah dalam hal ini Depdiknas bersikeras akan tetap menggelarnya sementara tak sedikit juga yang kontra. Nasib UN akan ditentukan malam nanti.

Sedikitnya ada tujuh Sekolah Dasar (SD) di Pekanbaru dilarang menyelenggarakan ujian nasional. Penyebabnya, pihak sekolah dinilai lalai memperpanjang akreditasi.

Meski mendapat kecaman dari berbagai pihak, pemerintah bersikeras akan melaksanakan Ujian Nasional (UN). Fraksi PKS menilai langkah pemerintah tersebut telah melampaui batas kewenangannya.

Meski menuai pro dan kontra UN bagi siswa sekolah tetap akan dilaksanakan. UN sudah ada sejak sebelum kemerdekaan Indonesia, yang beda hanya nama sistemnya.Sistem saat ini paling bagus.

Meski menuai pro dan kontra UN bagi siswa sekolah tetap akan dilaksanakan. UN sudah ada sejak sebelum kemerdekaan Indonesia, yang beda hanya nama sistemnya.Sistem saat ini paling bagus.

Pemerintah diminta tunduk pada keputusan MA yang meminta Ujian Nasional (UN) distop terlebih dahulu. Sikap pemerintah yang ngotot sama dengan mempertontonkan pelanggaran hukum secara vulgar.

Kurikulum yang disistematiskan menjadikan pelajar menjadi kaum yang materialistik yang lupa akan moral. Nilai agama dikesampingkan. Mereka selesai sekolah bukan bertambah budinya. Tapi, mereka lulus sekolah tambah merosot moralnya.

Perlu perhatian adalah soal fasilitas penunjang Kegiatan Belajar Mengajar. Survei Managing Basic Education (MBE) menuturkan keadaan fasilitas sekolah masih memprihatinkan. Pada umumnya kondisi gedung SD lebih parah dari SLTP.