UU Pilkada yang disahkan pada 26 Sepember lalu akhirnya menetapkan mekanisme pemilihan kepala daerah dipilih oleh DPRD. Apapun pembenaran yang berusaha dibangun, sesungguhnya UU Pilkada baru telah mencederai substansi demokrasi.

Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) menilai UU Pilkada akan memberikan berbagai dampak negatis. Salah satunya adalah melemahkan posisi kepala daerah yang seharusnya setara dengan DPRD.

Presiden SBY kecewa dengan RUU Pilkada yang baru saja disahkan DPR. SBY, yang juga Ketua Umum Partai Demokrat, mempersoalkan sikap para politisi Senayan yang mengembalikan pemilihan kepala daerah ke DPRD.

Undang-undang Pilkada telah disahkan oleh DPR dengan menetapkan pemilihan kepala daerah dilakukan oleh DPRD. Nantinya, peran KPU dan Bawaslu di daerah hanya sebatas membentuk tim uji publik.

DPR hari ini kembali mengagendakan rapat paripurna untuk pengesahan RUU tentang Pemerintahan Daerah dan RUU tentang Administrasi Pemerintahan.

Banyak pihak akan mengajukan judicial review UU Pilkada ke MK. Namun banyak pula pakar hukum yang menilai pilkada lewat DPRD konstitusional. Sehingga pemerintahan mendatang diharapkan mengajukan revisi ke anggota dewan 2014-2019.

Partai Demokrat mengambil sikap 'Walk Out' pada sidang paripurna RUU Pilkada di DPR RI semalam. Lalu, apakah partai besutan SBY ini masih diterima di Koalisi Jokowi-JK jika ingin bergabung?

Fraksi Partai Demokrat (PD) DPR melakukan walk out saat paripurna penetapan UU Pilkada. Fraksi PD dianggap tak konsisten.

Drama politik UU Pilkada diwarnai aksi walkout anggota Fraksi Demokrat. Kemudian ketukan palu Priyo Budi Santoso mensahkan wewenang DPRD memilih kepala daerah. 

RUU Pilkada akhirnya disahkan menjadi UU lewat paripurna DPR hingga tengah malam. Proses yang alot diwarnai dengan lobi-lobi yang panjang dan aksi walkout Partai Demokrat berujung pada kandasnya Pilkada langsung.