Kepala Dinas Pendidikan Surabaya, Sahudi, tetap menolak mengomentari kasus dugaan ijazah palsu yang menyangkut Walikota Batu. Meski begitu, dia menganggap mekanisme permintaan keterangan kehilangan ijazah sudah benar.

Penetapan status tersangka terhadap Walikota Batu, Eddy Rumpoko, dalam dugaan ijazah palsu, belum dapat disikapi secara tegas oleh Pemprov Jawa Timur. Langkah penonaktifan diakui belum dapat dilakukan, karena terdapat sejumlah mekanisme yang harus dilalui.

KPUD Kota Batu menolak bertanggung jawab dalam kasus dugaan surat keterangan ijazah palsu milik Eddy Rumpoko, walikota Batu, Jawa Timur. Mereka berdalih, semua persyaratan yang diajukan telah dilakukan verifikasi.

Dinas Pendidikan Nasional Provinsi Jatim siap memanggil Suhudi, kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya dan Kepala Sekolah SMP Taman Siswa. Pemanggilan ini untuk mengklarifikasi kasus dugaan ijazah palsu Walikota Batu, Edy Rumpoko.

DPP PDIP menyerahkan sepenuhnya kasus dugaan ijazah palsu yang menimpa Walikota Batu, Eddy Rumpoko, ke polisi. Karena partai berlambang banteng moncong putih itu menghormati proses hukum yang menimpa kadernya.

Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya masih belum bisa berkomentar mengenai dugaan ijazah palsu Edy Rumpoko. Sahudi, orang nomor satu di Dinas Pendidikan itu lebih memilih diam.

Praktisi hukum M Sholeh menganggap penetapan Walikota Batu Eddy Rumpoko sebagai tersangka dinilai penuh dengan keganjilan. Menurutnya syarat penetapan tersangka itu masih minim.

Walikota Batu, Eddy Rumpoko telah ditetapkan tersangka kasus dugaan pemalsuan ijazah SMP Taman Siswa Surabaya untuk maju dalam Pilkada 2007 lalu. Rupanya, Eddy pernah mengenyam pendidikan di SMPK Santa Maria II Malang.

Malang Corruption Watch (MCW) mendesak KPUD Kota Batu bertanggungjawab terkait penemuan penggunaan ijazah SMP palsu Walikota Batu, Eddy Rumpoko pada Pilkada 2007 lalu. MCJ juga mendesak dan segera menonaktifkan dari jabatannya.

Surat keterangan dan pernyataan bahwa Eddy Rumpoko pernah menjadi siswa SMP Taman Siswa sudah dibatalkan oleh pihak sekolah dan Diknas Surabaya. Pembatalan itu dilakukan pihak SMP Taman Siswa pada bulan Agustus 2009.