Warga Jakarta banyak yang menjadi korban peraturan tentang larangan memberi sedekah kepada gepeng. Pemprov DKI Jakarta dinilai kurang mensosialisasikan peraturan yang masuk dalam Perda tentang Tibum itu.

Sebanyak 12 warga Jakarta ditangkap karena memberi sedekah kepada gepeng. Mereka ditangkap di Jakarta Pusat dan Jakarta Timur.

Pemprov DKI Jakarta menindak empat warga yang memberi sedekah kepada gelandangan dan pengemis berdasarkan Perda Ketertiban Umum No 8/2007. Majelis Ulama Indonesia (MUI) berpendapat peraturan itu perlu ditinjau lagi.

Untuk memberikan efek jera, gelandangan dan pengemis (Gepeng) yang ditangkap saat razia akan dipulangkan ke kampung halaman. Koordinasi Gepeng saat ini masih diburu.

Di bulan Ramadan, Resta (25) tetap nekad memburu lelaki hidung belang di jalanan. Sudah delapan tahun menjajakan diri, puluhan kali pula dirinya digiring ke kantor polisi. Ibu dua anak ini pun mengaku tidak jera.

Meski Satpol PP sudah berhasil menjaring 81 gelandangan dan pengemis (gepeng, Kamis (27/8/2009) pagi ternyata tidak menyurutkan langkah para gepeng untuk turun kembali ke jalan.

Pemerintah Kota (Pemkot) Jakarta Selatan (Jaksel) menindaklanjuti Fatwa MUI terkait fatwa haram mengemis. Sebanyak 103 pengemis terjaring Satpol PP Pemkot Jaksel di beberapa titik.

Setelah terjaring oleh Dinsos Bandung dan Satpol PP tadi siang, gelandangan dan pengemis telah dipulangkan kembali. Namun bagi gepeng yang berasal dari Brebes dan Tegal tetap dibiarkan di Bandung.

Jelang Ramadan dan Lebaran, gelandangan dan pengemis di beberapa titik di Kota Bandung disisir. Operasi ini dimulai dari Pasteur, Balubur, Cikapayang, Jl Merdeka, Jl Sunda, Jl Jawa, Taman Maluku.

Puluhan gelandangan dan pengemis (gepeng), PKL, dan pengamen mendemo kantor Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo menuntut agar Pemprov DKI Jakarta tidak memburu dan menahan mereka di Panti Sosial Kedoya.