Tiga parpol pendukung SBY-Boediono, yaitu PAN, PPP, dan PKS, mendesak KPU menunda pelaksanaan putusan Mahkamah Agung (MA). Mereka menilai jika dilaksanakan sekarang putusan tersebut bisa menimbulkan kerancuan politik dan hukum.

Tiga parpol pendukung SBY-Boediono, yakni PAN, PKS, dan PPP, akan mengadukan MA ke KY pada Senin, 27 Juli. Mereka menilai MA telah melanggar kode etik dengan mengeluarkan putusan yang membatalkan peraturan KPU tentang penetapan kursi DPR tahap kedua.

Mantan Ketua Partai Golkar Akbar Tandjung meminta semua pasangan capres-cawapres yang kalah dalam Pilpres 2009 untuk menerima keputusan hasil penghitungan KPU. Di saat yang bersamaan, Akbar juga menyentil putusan MA yang membatalkan penghitungan tahap 2.

Putusan MA) terkait pembatalan peraturan KPU 15 Tahun 2009 tentang penetapan perolehan kursi tahap dua dipermasalahkan oleh Partai Gerindra.

Setiap politikus tentunya punya strategi dan hitung-hitungan politik tersendiri dalam setiap sikap, jalan dan keputusan yang mereka ambil. Bagaimana dengan Pramono Anung?

Setiap politikus tentunya punya strategi dan hitung-hitungan politik tersendiri dalam setiap sikap, jalan dan keputusan yang mereka ambil. Bagaimana dengan Pramono Anung?

MA mengakui adanya keterlambatan dalam pengiriman salinan putusan terkait uji materil peraturan KPU tentang penghitungan tahap kedua. Hal ini diakibatkan jumlah berkas perkara yang menumpuk.

Sebagai lembaga pelaksana pemilu, KPU seharusnya tinggal mengikuti putusan dari Mahkamah Agung (MA) yang membatalkan penetapan perolehan kursi legislatif tahap dua. Jika ke depan terdapat masalah, maka itu menjadi urusan MA.

Jika putusan MA soal pembatalan peraturan KPU diterapkan, puluhan kursi yang sebelumnya telah ditetapkan KPU bakal berganti pemilik dan pindah parpol. Inilah penjelasannya.

MA mengakui belum mengirimkan keputusan pembatalan perhitungan tahap dua versi KPU ke pihak-pihak terkait. Namun lembaga itu menyatakan akan mengirimkan hasil putusan itu secepatnya.