Politik dinasti keluarga yang terjadi di Pilkada Bangkalan jadi perhatian Mendagri Gamawan Fauzi. Ke depan, hal semacam itu akan dilarang lewat revisi UU 32 tahun 2004 tentang Pilkada.

Situasi politik di Bangkalan yang memanas, memaksa kepolisian merubah pola pengamanan di TPS saat hari pencoblosan pemilihan kepala daerah, 12 Desember mendatang.

Rapat Setgab koalisi sepakat menolak revisi UU Pilpres, namun FPPP DPR tetap mendorong revisi UU Pilpres. Benih perpecahan Setgab, atau ada kepentingan lain yang harus diamankan?

Pasangan gubernur dan wakil gubernur kerap pecah kongsi di tengah jalan. Mereka masing-masing maju di Pilkada berikutnya. Kondisi ini, tentu saja tak sehat bagi dunia politik Tanah Air.

Partai Gerindra menunda deklarasi pencapresan Prabowo Subianto. Selain alasan teknis persiapan verifikasi parpol, ada 4 alasan yang bisa menjelaskan pengunduran deklarasi Prabowo Subianto sebagai calon presiden.

"Kalau misalnya dia jadi bupati daerah A dan mencalonkan gubernur di daerah B ya harus mengundurkan diri di daerah A itu. Kalau pun kalah, dia nggak bisa lagi (jadi bupati daerah A -red)," kata Mendagri Gamawan Fauz.

Ketua DPP PAN Viva Yoga Mauladi menilai Ketua Umum Parpol tak sepantasnya sibuk mengurusi partainya saat terpilih menjadi Presiden. Namun Ketum Parpol masih berhak memegang jabatan yang tak strategis di parpol.

Dorongan agar semua pejabat publik dari presiden, menteri, gubernur, hingga bupati tak boleh berparpol muncul. Belum apa-apa sudah ditentang.

Wakil Ketua MPR yang juga Ketua DPP Golkar Hadjriyanto Y Tohari sepakat agar semua pejabat publik dari bupati, gubernur, sampai Presiden tak boleh merangkap jabatan di parpol. 

Larangan berpolitik bagi gubernur dan wakil kubernur DI Yogyakarta adalah kebijakan visioner di RUU Keistimewaan Yogyakarta. Ini harus dijadikan dasar agar semua pejabat publik tidak boleh menjabat apapun di parpol.