Kejaksaan Agung menyatakan akan terus mengejar para buron tersebut dengan menempuh jalur diplomatik dan hukum internasional.

Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) menilai kasus Century menjadi indikator semakin rendahnya perilaku elit politik dan pemerintahan di bidang ekonomi.

Polri atau KPK agar menangkap Boediono untuk diperiksa sesuai dengan hukum, karena ini termasuk delik pidana besar, yang mendiskreditkan lembaga presiden dan melecehkan 220 juta rakya Indonesia.

Kejaksaan Agung berencana mengajukan gugatan perdata terhadap obligor Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) terkait wanprestasi sebesar Rp 4,578 T. Namun Kejagung mengaku masih melakukan pengkajian terhadap dasar gugatan.

Modus baru para buronan BLBI untuk lolos dari jeratan hukum mulai tercium. Untuk lolos dari jeratan hukum, mereka kini mulai mengganti status kewarganegaraan dan memindahkan aset ke rekening lain.

Kasus Sjamsul Nursalim terus bergulir. Namun, hingga sekarang kasus ini belum dapat dilimpahkan ke pengadilan karena masih menunggu Surat Kuasa Khusus (SKK) yang tidak kunjung datang.

"Karena kompleks, sekarang masih dibahas di Menkeu. Tapi saya harap 1 bulan selesai, Menkeu segera mengeluarkan SKK, gugatan bisa diajukan," ujar Jaksa Agung, Hendarman Supandji.

Sejumlah koruptor ditengarai bersembunyi di Singapura. Kejagung pun tak surut langkah memburu kendati belum berhasil menangkap beberapa buron itu.

Inilah gambaran hukum di Indonesia yang tidak menghantarkan pada keadilan. Permasalahannya tidak sekedar menyangkut aparat saja. Tapi, yang lebih dominan terletak pada sistem peradilannya. Banyak celah untuk manipulasi hukum.

Masalah multidimensi bangsa ini adalah masalah sistemik. Serentetan masalah yang disebabkan sistem negara ini. Sistem negara yang bobrok, rusak, dan tentu akan menghasilkan rezim yang bobrok dan rusak pula. Sekali pun terjadi pergantian rezim.