"Pemerintah melalui Mendagri menyiapkan draft perubahan UU 21/2001 tentang Otsus Papua. Dan Gubernur Papua juga menyiapkan roadmap tandingan," kata Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso

Pembubaran partai politik memang dimungkinkan, namun masih utopis. Akhir-akhir ini, wacana pembubaran partai politik korup kembali menguat. Setidaknya ada tiga momentum yang mendorong wacana publik ini semakin menguat.

"Lebih baik sekaligus capeknya dibandingkan mesti berkali-kali pemilu di wilayah yang sama."

Wacana revisi RUU Pilkada terus bergulir. Apalagi baru-baru ini terjadi peristiwa rusuh di Palopo, Sulselbar sebagai ekses dari Pilwalkot langsung. Menguat agar kepala daerah dipilih DPRD. 

"Contohnya di Amerika, anak presiden mereka memang berkapasitas, bertahun-tahun terjun di politik. Kalau dilarang, justru jadi pelanggaran konstitusional," tutur Ganjar.

Masih ada beberapa wilayah yang belum menyerahkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Di Jabodetabek, hanya Depok yang belum menyerahkan RTRW.

Sebenarnya, upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan Pemerintahan SBY sudah berada pada jalur yang baik. Namun sayang, komitmen Presiden ini seolah berjalan sendirian. Banyak pihak malah menujukkan sikap sebaliknya, seperti yang dilakukan oleh DPR.

Politik dinasti keluarga yang terjadi di Pilkada Bangkalan jadi perhatian Mendagri Gamawan Fauzi. Ke depan, hal semacam itu akan dilarang lewat revisi UU 32 tahun 2004 tentang Pilkada.

Situasi politik di Bangkalan yang memanas, memaksa kepolisian merubah pola pengamanan di TPS saat hari pencoblosan pemilihan kepala daerah, 12 Desember mendatang.

Rapat Setgab koalisi sepakat menolak revisi UU Pilpres, namun FPPP DPR tetap mendorong revisi UU Pilpres. Benih perpecahan Setgab, atau ada kepentingan lain yang harus diamankan?