Di tengah gencarnya isu interpelasi terhadap Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo (Jokowi), ternyata DPRD DKI berencana untuk melakukan kunjungan kerja ke luar negeri.

Sejumlah fraksi di DPRD DKI akhirnya mundur dari rencana menggunakan hak interpelasi terhadap Gubernur DKI Joko Widodo. Namun Fraksi Hanura menyatakan tetap pada sikapnya untuk mengajukan interpelasi tersebut.

Krisis dukungan, interpelasi terhadap Jokowi terkait masalah KJS terancam kandas. Peluang interpelasi yang dimotori oleh Fraksi Demokrat itu satu per satu ditinggalkan fraksi lain yang semula mendukungnya.

Program KJS yang dijalankan Gubernur Jokowi akan diinterpelasi anggota DPRD DKI menyusul mundurnya 16 rumah sakit dari program tersebut. Langkah sejumlah politisi Kebon Sirih tersebut dinilai sebagai kegenitan politik di ujung masa jabatan.

Anggota DPRD DKI Jakarta mewacanakan penggunaan hak interpelasi terhadap Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo terkait layanan Kartu Jakarta Sehat (KJS). Fraksi Gerindra DPRD DKI menolak dan menganggap wacana tersebut ngawur!

Sebanyak 150 pasangan di Jakarta Timur yang berstatus nikah siri akhirnya mendapat surat resmi. Mereka ikut program isbat dari Pemprov DKI yang dibantu oleh masyarakat lainnya.

Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD DKI Jakarta, M Sanusi, berpendapat proyek 6 ruas jalan tol dibutuhkan. Pembangunan proyek itu harus dibarengi dengan perbaikan transportasi massal.

BK DPRD didesak untuk memanggil anggota FPAN DRPD DKI Wanda Hamidah menyangkut penggerebekan di rumah Raffi Ahmad.

Wanda Hamidah sebagai anggota Komisi E DPRD harus menjaga etika. Kejadian yang terkait dengan Wanda saat diciduk BNN di kediaman artis Raffi Ahmad sangat mencoreng nama dewan.

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) kena tegur Mendagri Gamawan Fauzi karena molornya pembahasan APBD DKI tahun 2013. Partai pengusung Jokowi, PDIP dan Gerindra menilai ada upaya menghambat program Jokowi di DPRD. PD membantah hal ini.