Tidak ada jalan lain untuk memberantas korupsi yang sudah akut di Indonesia ini kecuali dengan sebuah 'ledakan' dahsyat. Presiden SBY harus memimpin gerakan pemberantasan korupsi itu.

Jamaah haji Indonesia yang wafat di tanah suci mencapai 192 orang. Dari jumlah itu, terjadi peningkatan jumlah jamaah yang wafat di pemondokan.

Mungkin saja Agung Setiawan dan Lisnawati kelak tidak akan pernah melupakan setiap momen pernikahan mereka. Selain dilangsungkan di pengungsian, yang menjadi saksi pernikahan mereka adalah Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin.

Kasus Gayus Tambunan, termasuk pelesiran hingga ke Bali, merupakan tanggung jawab presiden. Sebagai pemimpin tertinggi, presiden harus turun tangan menuntaskan kasus Gayus yang terus merembet dan menyeret instansi lain.

Wacana pengembalian Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) muncul lagi. Kali ini Muhammadiyah yang menginginkan GBHN agar visi pemerintah sesuai dengan cita-cita nasional yang tertuang dalam UUD 1945.

Ketua PP Muhammadiyah Din Syamsuddin mengatakan Presiden SBY harus mengambil langkah nyata terkait kasus keluarnya Gayus Tambunan dari rumah tahanan. Presiden diminta turun tangan terhadap kasus yang kini menjadi sorotan publik tersebut.

Ketum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin meminta Polri transparan dalam pengusutan kasus Gayus Tambunan. Siapa pun yang membantu Gayus keluar tahanan dan juga yang ditemui Gayus harus diusut.

Pemerintah Arab Saudi dan PP Muhammadiyah menetapkan Idul Adha pada 16 November. Sementara itu, Kementerian Agama RI saat ini sedang menggelar sidang istbat untuk menetapkan awal bulan Dzulhijjah 1431 Hijriyah.

Meski pemerintah sudah menetapkan koordinator penanganan bencana Merapi berada di tangan Ketua BNPB, namun Presiden SBY belum menetapkan bencana Merapi sebagai bencana nasional. Padahal status bencana nasional sudah layak.

Jenderal Timur Pradopo resmi menggantikan Bambang Hendarso Danuri sebagai kapolri. Harapan pun bermunculan, termasuk soal penerapan prinsip moral dalam setiap langkah Polri.