Dana aspirasi sebesar Rp 11,2 triliun dikhawatirkan menjadi ajang pencitraan anggota DPR menjelang Pemilu 2019. Ketua Badan Anggaran DPR Ahmadi Noor Supit menyebut hal itu sebagai suatu konsekuensi logis.

Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan yang juga Ketua Tim Program Aspirasi Pembangunan Daerah Pemilihan DPR RI menjelaskan duduk perkara soal kontroversi dana aspirasi DPR Rp 11,2 triliun. Taufik meluruskan tidak ada istilah dana aspriasi, yang ada adalah program aspirasi.

Fraksi Partai Demokrat mengaku belum mendapat penjelasan matang soal dana aspirasi DPR yang mencapai Rp 11,2 triliun. Namun, F-PD menegaskan bahwa tugas anggota DPR hanyalah menyuarakan aspirasi.

DPR mengajukan permintaan dana aspirasi daerah pemilihan (dapil) sebesar Rp 20 miliar per anggota. Permintaan ini diajukan dalam rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2016.

Fraksi NasDem pun mengusulkan agar waktu reses anggota DPR diperpendek dari satu bulan menjadi dua minggu. Mengapa?

Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Gerindra Iwan Kurniawan dilaporkan sebuah LSM ke MKD DPR terkait dugaan ijazah palsu

Fraksi PAN dan Partai Demokrat ragu revisi UU Pilkada bisa selesai dalam masa sidang IV DPR yang berakhir tanggal 7 Juli 2015. Meski begitu, Badan Legislasi DPR tetap yakin pembahasan bisa cepat dilakukan.

Dua kubu di Partai Golkar tengah mengupayakan per‎damaian atau islah untuk mencapai kesepakatan agar bisa mengikuti 269 Pilkada tahun ini. Di sisi lain, DPR dengan dimotori Koalisi Merah Putih juga mengajukan revisi UU Pilkada agar Golkar bisa mengikuti Pilkada.

RUU KUHP direncanakan untuk dibahas Komisi III DPR di masa sidang IV, namun hingga kini belum ada perkembangannya. Komisi III beralasan draf RUU itu masih belum diserahkan oleh pemerintah.

Cuitan Ketum Gerindra Prabowo Subianto menyebut adanya menteri yang membuat kegaduhan politik. Golkar pimpinan Agung Laksono justru menganggap pembuat gaduh adalah KMP.