Anggota DPR Yandri Susanto memberi nasihat pada DPRD DKI dari fraksi Koalisi Merah Putih (KMP). Yandri berpesan kepada Lulung Lunggana, M Taufik, dan Triwisaksana agar terus melawan Basuki T Purnama atau Ahok. 

Berhasil memperoleh kemenangan politik berturut-turut dari Koalisi Indonesia Hebat (KIH) pasca Pilpres, Koalisi Merah Putih (KMP) menggelar syukuran siang ini. Sejumlah pentolan partai yang tergabung dalam KMP dikabarkan akan hadir.

Pernyataan Hashim, dan serangkaian manuver Koalisi Merah Putih, mengingatkan pada tekad Prabowo Subianto untuk tak menyerah meski telah kalah di Pilpres 2014.

Mencermati kemelut UU Pilkada, Perhimpunan Pelajar Indonesia tertua, PPI Belanda, kini menentukan sikap dan bersuara. Begini suara resmi PPI Belanda.

Indonesia Corruption Watch (ICW) menyoroti terpilihnya Setya Novanto Cs sebagai pimpinan DPR periode 2014-2019. Publik harus mengawasi kinerja Setnov Cs dan anggota dewan dari upaya memperlemah program pemberantasan korupsi.

Setelah UU MD3 dan UU Pilkada yang menuai kontroversi, muncul wacana Koalisi Merah Putih (KMP) akan merevisi UU KPK. Meski begitu, Gerindra membantah akan melemahkan fungsi KPK.

KPK memberi peringatan soal korupsi politik berbahaya yang mungkin terjadi bila pemilihan kepala daerah melalui DPRD. Karenanya, KPK menolak pemilihan kepala daerah lewat DPRD. 

Demokratisasi yang berlangsung lebih dari 15 tahun kini justru mengalami kemunduran akibat sikap mayoritas anggota DPR yang mengesahkan RUU Pilkada dengan menarik pemilihan kepala daerah dalam otoritas DPRD.

Presiden SBY kecewa dengan RUU Pilkada yang baru saja disahkan DPR. SBY, yang juga Ketua Umum Partai Demokrat, mempersoalkan sikap para politisi Senayan yang mengembalikan pemilihan kepala daerah ke DPRD.

Banyak pihak akan mengajukan judicial review UU Pilkada ke MK. Namun banyak pula pakar hukum yang menilai pilkada lewat DPRD konstitusional. Sehingga pemerintahan mendatang diharapkan mengajukan revisi ke anggota dewan 2014-2019.