Selain menggelar polling tentang revisi UU Pilkada, Charta Politika Indonesia juga menggelar polling soal kinerja DPR dan pemerintah. Hasilnya, kinerja DPR dan pemerintah terhitung mengecewakan.

Charta Politika Indonesia mengadakan polling terkait revisi UU Pilkada di DPR. Ternyata mayoritas rakyat Indonesia menghendaki Pilkada tetap digelar secara langsung.

Penegasan keputusan MK yang final dan mengikat dikaji oleh Wakil Ketua MK Arief Hidayat. Arief membuka peluang adanya peninjauan kembali terhadap putusan yang dinilai mengandung unsur korupsi.

Ricuh di MK usai putusan sengketa Pemilukada disimpulkan sebagai buntut kewenangan yang tak seharusnya ditangani MK. Anggota DPR menilai kewenangan MK untuk menangani sengketa Pilkada justru kontraproduktif.

Wacana revisi UU Pilkada mengemuka setelah 'dinasti' politik keluarga Ratu Atut di Banten ramai dibicarakan. Adik tiri Atut yang juga Wali Kota Serang Tubagus Haerul Jaman mempersilakan jika UU tersebut akan ditinjau ulang ke MK.

Perpu tentang Mahkamah Konstitusi (MK) tak mendapat sambutan positif di DPR. Perpu dinilai sudah kehilangan momentum, lebih strategis dengan revisi UU MK.

Wasekjen PDIP Hasto Kriatiyanto mengatakan bahwa partainya kini sedang membahas kemungkinan revisi UU Pilkada. Revisi ini terkait dengan pembatasan politik keluarga yang saat ini dikenal dengan istilah dinasti politik.

Fenomena politik dinasti sedang hangat dibicarakan, seiring mencuatnya kasus hukum yang melanda keluarga politisi beringin Ratu Atut . Ical menilai tak ada masalah dengan politik dinasti selama itu baik untuk partai dan dijalani dengan baik.

Proyek Jembatan Selat Sunda (JSS) senilai Rp 200 triliun batal mulai dilaksanakan 2014. Pemerintah menyatakan tak ada kaitannya kelanjutan proyek ini dengan masalah hukum Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah.

Presiden SBY saat ini sedang menggodok Perppu untuk menyelamatkan Mahkamah Konstitusi (MK). Menanggapi hal itu, Fraksi PPP lebih memilih untuk mengusulkan revisi UU MK.