Sikap Polri yang memperkarakan kewenangan KPK dalam pecekalan Anggoro Widjojo dan Joko S Chandra dipertanyakan. Polri tidak punya kewenangan untuk mempersoalkan kewenangan KPK.

Langkah Polri yang menjadikan dua petinggi KPK tersangka boleh jadi tidak profesional. Sebagai sama-sama institusi penegak hukum, Polri sebenarnya memiliki banyak cara yang lebih soft untuk menyelesaikan persoalan dengan KPK.

MAKI akan mengajukan gugatan praperadilan terhadap Kabareskrim Mabes Polri Komjen Pol Susno Duadji. Penetapan tersangka 2 pimpinan KPK oleh Kabareskrim dijadikan alasan utama gugatan itu.

Penyidik Mabes Polri telah menetapkan dua petinggi KPK sebagai tersangka. Institusi yang dipimpin Jenderal Bambang Hendarso Danuri ini dinilai telah mempertaruhkan kredibilitasnya.

Penetapan pimpinan KPK Chandra M Hamzah dan Bibit Samad Rianto sebagai tersangka dinilai prematur. Adalah mengherankan mereka ditetapkan sebagai tersangka karena mencekal 2 koruptor.

Kasus penyalahgunaan wewenang atas pencekalan Anggoro Widjojo yang membelit dua pimpinan KPK hingga menjadi tersangka hanya masalah sepele. Chandra M Hamzah dan Bibit Samad Rianto tidak perlu dipidanakan.

Chandra M Hamzah dan Bibit Samad Rianto telah meninggalkan Gedung KPK untuk menuju Mabes Polri. Mereka tampak tenang dan tersenyum kepada wartawan dan pegawai KPK. Bibit mengaku siap menghadapi semuanya.

Anggoro Widjaja, tersangka korupsi kasus SKRT Dephut belum juga diperiksa. Padahal 2 pimpinan KPK sudah ditetapkan tersangka untuk kasus pencekalan dia.

Tim pengacara Chandra M Hamzah dan Bibit Samad Riyanto yakin klien mereka tidak bersalah. Sebab dalam kasus tersebut tidak ada unsur penyuapan, melainkan dugaan pelanggaran kewenangan.

Sangat mengejutkan! Dua pimpinan KPK, Chandra M Hamzah dan Bibit Samad Riyanto, dijadikan tersangka oleh Polri. Keduanya dijadikan tersangka karena mencekal dua koruptor. Berikut kronologinya.