Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) menuding blusukan yang dilakukan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) pemborosan anggaran. Fraksi Gerindra DPRD DKI membela Jokowi dan menepis tudingan FITRA.

Gubernur DKI Joko Widodo (Jokowi) harus mengantongi izin dari DPRD DKI jika ingin nyapres. Meski tak menghalangi, tapi Fraksi Gerindra DPRD DKI berharap Jokowi menyelesaikan tugas dulu di DKI sebelum nyapres.

Banjir rob melanda kawasan padat penduduk di Pademangan, Jakarta Utara. Anggota DPRD DKI geram dengan kinerja Dinas Pekerjaan Umum (PU) DKI yang dinilai lamban dalam mengatasi masalah tersebut.

Rencana Jokowi untuk mengurangi jam operasional tempat hiburan malam ditakuti akan mengurangi pendapatan asli daerah (PAD) DKI Jakarta. Namun menurut anggota DPRD DKI Fraksi Gerindra, Muhammad Sanusi, rencana kebijakan itu tidak akan berpengaruh banyak.

SiLPA APBD DKI Jakarta 2012 mencapai Rp 9,46 triliun. Hal ini kemudian dipertanyakan oleh berbagai fraksi di DPRD DKI Jakarta dalam rapat paripurna karena nilainya lebih tinggi dari tahun sebelumnya.

Dianggap pemborosan karena menelan biaya Rp 1,8 miliar.

DPRD DKI Jakarta bersiap terbang ke Belanda, China, dan Malaysia dalam rangka mempelajari program Gubernur DKI Joko Widodo (Jokowi). Jokowi tak mempermasalahkan kunjungan seharga Rp 1,8 miliar ini.

Rencana penggunaan hak interpelasi oleh beberapa anggota DPRD DKI, tidak disambut baik oleh fraksi Partai Gerindra DPRD DKI. Rencana tersebut dinilai terlalu berlebihan dan tidak relevan.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta berencana untuk melakukan kunjungan ke Belanda, China, dan Malaysia. Fraksi Partai Gerindra DPRD DKI setuju terhadap rencana tersebut, namun tidak akan mengirimkan perwakilannya.

Beberapa Fraksi di DPRD DKI Jakarta masih teguh untuk menggunakan hak interpelasinya kepada Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo (Jokowi) terkait program Kartu Jakarta Sehat (KJS). Namun Tidak bagi Fraksi Gerindra yang tegas menolak interpelasi.