Ketua Komisi C DPRD Jabar HTM Robby Suganda menyanggah jika pertemuan tertutup dilakukan untuk menutupi keterangan Bank Jabar Banten (BJB). Robby menilai pertemuan tertutup merupakan hal biasa.

Keinginan DPRD Jabar membentuk Pansus BUMD, rupaya tidak diiringi keberanian menggelar pertemuan terbuka. Komisi C yang meminta klarifikasi pihak Bank Jabar Banten, justru melakukan pertemuan secara tertutup.

Komisi C DPRD Jabar akan memanggil pejabat Bank Jabar Banten (BJB) siang ini. Namun anggota dewan merahasiakan pertanyaan yang akan disampaikan pada pertemuan yang disebut tertutup.

Praktek korupsi terhadap dana bansos banyak dilakukan kepala daerah mengalami peningkatan sepanjang tahun 2009. Kasus korupsi paling tinggi terdapat di Jateng.

Komisi C DPRD Jabar batal memeriksa jajaran direksi Bank Jabar Banten (BJB) terkait pemberian setoran kepada pejabat daerah, hari ini. Rencananya, pemeriksaan baru akan dilakukan Senin pekan depan (18/1/2010).

Pembentukan pansus tidak hanya terkait temuan KPK terhadap penyimpangan dana Bank Jabar Banten. Pansus dibentuk untuk hilangkan prasangka buruk di masyarakat.

Tujuh dari 8 fraksi DPRD mendesak pimpinan dewan membentuk pansus pengawasan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Jabar. Hal itu untuk investigasi keberadaan aset BUMD, salah satunya Bank Jabar Banten.

Terkait dengan penemuan penyimpangan aliran dana dari BJB, Wakil DPRD Jabar dari PDIP Rudi Harsa Tanaya mengaku belum menerima usulan pembentukan pansus DPRD untuk mengusut dugaan adanya pemberian fee terhadap pejabat oleh BJB.

Pemanggilan komisaris Bank Jabar Banten Leks Laksamana serta pejabat daerah yang diduga mendapatkan fee dari BJB tergantung dari hasil pertemuan Komisi C DPRD Jabar dengan direksi BJB yang akan digelar pekan depan.

Komisi C DPRD Jabar akan memanggil pejabat Bank Jabar-Banten untuk meminta klarifikasi terkait temuan KPK yang menyebutkan adanya aliran fee kepada pejabat daerah di Jabar.