Ketua MK Arief Hidayat berbicara tentang wewenang Polri yang mengeluarkan SIM dan STNK digugat ke MK. Menurut Arief, pihaknya akan memulai persidangan.

Komnas HAM menemukan setidaknya empat dugaan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) dalam peristiwa Kerusuhan Tolikara.

Angkatan muda Muhammadiyah senang atas terpilihnya Haedar Nashir dan Abdul Mu'ti sebagai Ketum dan Sekum PP Muhammadiyah. Keduanya dipercaya bisa kerja klop.

Haedar Nashir mengambil S2 dan S3 Sosiologi di UGM dan pernah menjabat Ketua Badan Pendidikan Kader (BPK) dan Pembinaan Angkatan Muda Muhammadiyah (BPK-PAMM).

Kewenangan Polri mengeluarkan Surat Izin Mengemudi (SIM) dan STNK digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK). Mabes Polri menanggapi hal itu dengan santai.

, Kejaksaan Agung (Kejagung) sebagai salah satu aparat penegak hukum dengan wewenang penuntutan menilai hukuman mati untuk koruptor mungkin saja dilakukan.

Kewenangan Polri mengeluarkan Surat Izin Mengemudi (SIM) dan STNK digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK). Para penggugat menyarankan sebaiknya departemen/kementerian terkait transportasi yang mengeluarkan SIM, seperti di negara lain.

Penggugat menganggap wewenang Polri membuat SIM dan STNK berlawanan dengan pasal 30 ayat 4 UUD 1945 yang menyatakan polisi alat keamanan negara.

Pemuda Muhammadiyah mengeluarkan fatwa haram untuk mensalatkan jenazah koruptor. Hal ini dinilai berlebihan Fahri Hamzah.

Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU) mengusulkan rekomendasi untuk hukuman mati dan penolakan salat jenazah bagi para koruptor.