Saat ini banyak krim muka, dan kosmetik perawatan wajah dan badan serta obat-obatan yang memakai bahan plasenta hewan. Kehalalan plasenta belum jelas karena sedang diteliti. Namun, kini komisi fatwa MUI sudah mengeluarkan fatwa tegas tentang plasenta ini.

Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, JE Sahetapy menegaskan, penyelesaian berbagai persoalan yang terkait benturan undang-undang (UU) harus diajukan ke Mahkamah Konstitusi (MK), untuk menghindari multitafsir.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) berencana untuk menggandeng Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk mengeluarkan fatwa terkait dengan penghematan subsidi bahan bakar minyak (BBM).

MUI meminta semua pihak memperhatikan fatwa tentang pengiriman TKW ke Luar Negeri. MUI juga dengan tegas menyatakan wanita yang ingin mencari nafkah ke luar negeri tanpa izin suami atau keluarga hukumnya adalah haram.

Fatwa dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) tidak lahir dengan tiba-tiba tetapi melalui banyak pertimbangan. MUI menjamin tidak akan mengeluarkan fatwa atas permintaan pihak tertentu.

Menteri Keuangan (Menkeu) Agus Martowardojo mendukung upaya pembatasan konsumsi BBM subsidi melibatkan pemuka agama demi meyakinkan masyarakat.

Perdebatan soal rencana memfatwa haram orang kaya membeli BBM bersubsidi, semakin ramai. MUI Kota Samarinda, Kaltim, mensinyalir hal itu bukan murni dikeluarkan ulama melainkan pesanan pihak lain.

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengaku belum menerima adanya permintaan soal fatwa penghematan energi BBM dari Pimpinan MUI, Kementerian ESDM maupun masyarakat umum.

PKS mengimbau MUI tidak mengeluarkan fatwa haram untuk orang kaya yang menggunakan BBM bersubsidi. PKS menilai pengaturan mengenai BBM bersubsidi menjadi kewenangan Kementerian ESDM.

Langkah Menteri ESDM Darwin Zahedy Saleh menggandeng MUI (Majelis Ulama Indonesia) untuk mengurusi kebijakan hemat energi termasuk membatasi BBM bersubsidi tidak akan efektif.