APBN 2008 masih terus dipakai walaupun sudah dinyatakan tidak berkekuatan hukum oleh MK. MK beralasan APBN 2008 masih berlaku demi kepentingan negara.

Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan gugatan Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) yang meminta MK untuk membatalkan UU 16 tahun 2008 tentang APBN P 2008.

MK memutuskan untuk mengabulkan gugatan korps guru yang tergabung dalam PGRI. PGRI meminta MK untuk membatalkan UU 16 tahun 2008 tentang perubahan dari UU No 45 tahun 2007 tentang APBN 2008.

MK tidak menjamin upaya uji materil yang dilakukan oleh Amrozi cs akan dapat menunda pelaksanaan hukuman mati mereka. Hukuman mati untuk Amrozi cs sudah final, hanya masalah teknisnya yang masih belum jelas.

Sebelum terbukti bersalah, sebaiknya tersangka korupsi tidak disorot wajahnya. Hal ini diperlukan untuk mendidik masyarakat tentang azaz praduga tidak bersalah.

Mahkamah Konstitusi (MK) mencabut pasal 58 huruf q UU 12 tahun 2008 tentang syarat kepala daerah mengikuti Pilkada. Dengan dicabutnya pasal ini maka kepala daerah tidak perlu lengser jika ikut Pilkada.

Penyelenggaraan pendidikan hukum di perguruan tinggi di Indonesia harus dimodernisasi, sejalan dengan perkembangan Teknologi Informasi. Jika tidak, para sarjana hukum yang buta teknologi bisa terancam.

MK menandatangani MoU dengan 34 Perguruan Tinggi Negeri (PTN) di Indonesia dalam pengadaan fasilitas media conference untuk mendukung persidangan sengketa hasil Pemilu 2009.

MK menandatangani MoU dengan 34 Perguruan Tinggi Negeri (PTN) di Indonesia dalam pengadaan fasilitas media conference untuk mendukung persidangan sengketa hasil Pemilu 2009.

Jika melintas di depan Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), tidak ada salahnya mampir. Langsung saja menuju Kafetaria eMKa dan eMKa Kedai Kopi untuk memesan makanan dan minuman. Khusus hari ini, gratis!