Jaksa Agung HM Prasetyo memiliki kewenangan untuk mengesampingkan perkara atau disebut dengan deponeering. Nah, apakah bakal ada deponeering untuk kasus Bambang Widjojanto dan Abraham Samad?

Wakapolri Komjen Badrodin Haiti mempertimbangkan untuk tidak melanjutkan kasus para personel KPK di tingkat penyelidikan. Hal ini dilakukan setelah proses penyidikan Komjen Budi Gunawan di KPK dilimpahkan ke Kejagung.

Kejagung akan menerima pelimpahan kasus Komjen Budi Gunawan (BG) dari KPK. Dan Jaksa Agung Prasetyo memberi sinyal kalau kasus BG akan distop penyidikannya bersandar dari keputusan Hakim Sarpin Rizaldi.

KPK secara resmi melimpahkan kasus dugaan suap Komjen Budi Gunawan ke Kejaksaan Agung (Kejagung). Jaksa Agung M Prasetyo yang menyampaikan kabar pelimpahan kasus ini.

Presiden Joko Widodo diminta turun langsung untuk memastikan KPK tidak dikriminalisasi melalui proses hukum di Polri. Perkara Bambang Widjojanto yang penuh kejanggalan jadi contoh upaya kriminalisiasi.

Desakan gelar perkara khusus untuk kasus Bambang Widjojanto mengemuka setelah alasan penetapan tersangka oleh polisi dianggap tidak jelas.

Abraham Samad kembali ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus 'Rumah Kaca' oleh Mabes Polri. Beberapa pihak mempertanyakan penetapan tersangka Samad oleh kepolisian itu.

Penetapan Bambang Widjajanto dan Abraham Samad sebagai tersangka oleh kepolisian merupakan salah satu kasus kontroversial. Polisi yang kini menjadi sorotan publik, diminta mengingat lagi alasan institusi itu dipisahkan dari TNI.

Pengamat kepolisian Bambang Widodo Umar masih tidak mengerti mengapa polisi menetapkan Bambang Widjojanto (BW) sebagai tersangka. Bambang menduga polisi ingin memberikan 'label' terpidana kepada BW.

Banyak kejanggalan dalam penetapan tersangka kepada Bambang Widjojanto dan Abraham Samad oleh kepolisian. Salah satu cara untuk membukanya adalah lewat gelar perkara khusus. Jokowi diminta turun tangan.