Setelah NasDem, giliran Fraksi Hanura yang menolak dana aspirasi atau Program Pembangunan Daerah Pemilihan Rp 11,2 triliun.

Perseteruan dua kubu di PPP terus berlanjut di DPR.

Polemik seputar dana aspirasi sebesar Rp 20 miliar per anggota DPR setiap tahun terus berlanjut. Fraksi NasDem gagas revisi UU MD3.

Dana aspirasi anggota DPR kini kembali jadi pembicaraan. Setelah sempat gagal, dana aspirasi Rp 20 miliar per anggota kembali digodok melalui Panja.

 Fraksi Partai Golkar kubu Ical (Aburizal Bakrie) mempertimbangkan akan menyetujui usulan dana aspirasi sebesar Rp 11,2 triliun per tahun.

Dana aspirasi atau dalam peraturan bernama 'Program Pembangunan Dapil', sudah pernah mencuat dan dibahas pada DPR periode lalu.

Tidak semua anggota DPR mendukung usulan dana aspirasi atau Program Pembangunan Dapil senilai Rp 20 miliar tiap anggota.‎

Rencana DPR mengusulkan dana aspirasi sebesar Rp 11,2 triliun kembali mendapat kritikan. DPR diminta tak jadi broker anggaran.

DPR melalui Badan Anggaran dan Badan Legislasi mengusulkan adanya dana aspirasi yang dikemas dalam 'Program Pembangunan Daerah Pemilihan'.

Badan Anggaran (Banggar) DPR mulai mengajukan dana aspirasi dalam R-APBN ‎2016 dengan besaran sekitar Rp 20 miliar tiap anggota DPR. Ketua DPR Setya Novanto menjelaskan program tersebut sudah sesuai dengan UU tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3).