SBY berharap, dalam rangka masa transisi pemerintahan dirinya dapat bertemu dengan pemerintahan Megawati. Agar masa transisi berjalan lancar.

Pemerintahan baru berhak menentukan kebijakan tentang BBM terkait dengan penghematan subsidi Rp 3,9 triliun pada APBNP 2004.

Pemerintahan Megawati diminta tidak mengeluarkan kebijakan strategis. Hal ini penting untuk menghindari terjadinya abuse of power.

Banyak modal masuk ke Indonesia, justru membuat Menko Perekonomian Dorodjatun Koentjoro-Jakti khawatir. Menurutnya, perekonomian Indonesia bisa 'kepanasan'.

Jika SBY-Kalla menang tapi belum dilantik, Presiden Mega masih pegang kendali. Masa transisi itu merupakan situasi lame-duck government, di mana Mega diharapkan tidak membuat kebijakan.

Dalam nota keuangan yang akan disampaikan Presiden Senin, pemerintah menetapkan pertumbuhan ekonomi tahun 2005 sebesar 5,4 persen.

Tahun depan, perekonomian Indonesia diperkirakan akan tumbuh 4,5 persen, sedikit lebih rendah dibandingkan target tahun 2004 sebesar 4,7 persen.

Pertamina optimis akan segera mendapatkan kepastian status kontrak blok 3 di Padang Pasir Barat Irak, setelah penyerahan kedaulatan kepada pemerintahan baru Irak 28 Juni lalu.

Kelangkaan minyak tanah akhir-akhir ini diyakini sebagai akibat buruknya kebijakan pemerintahan Megawati. Ini sehubungan dengan perubahan status Pertamina tanpa persiapan yang baik.