PDIP berencana merevisi Perpu Pilkada setelah Perpu tersebut disahkan menjadi Undang-undang oleh DPR. Rencana PDIP ini ternyata sudah diberitahukan kepada anggota KIH lainnya, bahkan juga ke partai-partai KMP. Pihak KMP juga dinyatakan menanggapi dengan positif.

PDIP berniat ingin merevisi Perpu Pilkada begitu disahkan oleh DPR menjadi Undang-undang. Poin apa yang bakal direvisi PDIP?

Perpu Pilkada diyakini PDIP bakal 'gol' disahkan DPR dan menjadi Undang-undang, mengingat banyaknya partai yang menyatakan dukungan terhadap Perpu itu. Namun, meski mendukung Perpu Pilkada, ternyata PDIP sudah bersiap-siap untuk merevisi setelah Perpu itu disahkan oleh DPR.

Drama panjang Perppu Pilkada sepertinya akan segera berakhir, kemungkinan besar dengan manis. Manuver Ketum Partai Demokrat (PD) SBY mendekat ke KIH membuat KMP kembali sepakat mendukung Perppu yang mempertahankan pilkada langsung itu.

Siang ini Presiden Joko Widodo dijadwalkan menerima kunjungan dari Chairman Global Green Growth Institute (GGGI) yang juga mantan Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono. Ditanya apakah pertemuan keduanya akan membahas Perppu Pilkada, Mensesneg Pratikno mengaku tak tahu.

Dewan Perwakilan Rakyat sudah mengesahkan revisi Undang-Undang Nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3).

Manuver Partai Golkar Kubu Aburizal Bakrie menolak Perppu Pilkada langsung yang diikuti sejumlah anggota KMP berujung perpecahan Koalisi Merah Putih. PD dan PAN memilih menjaga komitmen soal Perppu Pilkada langsung dan mengisyaratkan merapat ke KIH.

Koalisi Merah Putih (KMP) di ambang perpecahan gara-gara penolakan Perpu Pilkada Langsung yang digelorakan Golkar lewat keputusan Munas. Di saat konflik internal KMP memanas, Ketua Umum PAN Hatta Rajasa mengambil inisiatif sebagai penengah.

Parpol anggota KMP mewacanakan akan menolak Perpu Pilkada Langsung yang dikeluarkan Presiden SBY. Ketua Umum PAN Hatta Rajasa yakin KMP pada akhirnya akan menerima Perpu Pilkada langsung sebagai sebuah komitmen yang telah disepakati bersama.

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menilai arena bertanding dalam demokrasi di Indonesia tidak adil. Banyak orang jujur dan antikorupsi yang dibiarkan diadu dengan orang yang korup.