Kubu pertama adalah parpol koalisi pendukung Jokowi-JK yang ingin mempertahankan pilkada langsung. Kubu kedua adalah parpol koalisi Merah Putih pendukung Prabowo-Hatta yang ingin mengembalikan pilkada lewat DPRD. Kubu mana lebih kuat?

Pimpinan KPK bersuara keras menentang wacana pemilihan kepala daerah melalui DPRD. Menurut Wakil Ketua KPK, Bambang Widjojanto, pemilihan kepala daerah melalui mekanisme DPRD adalah wujud korupsi demokrasi.

Posisi parpol pendukung Joko Widodo-Jusuf Kalla terjepit di DPR. Setelah 'dikalahkan' dengan revisi UU tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3), kini kubu Jokowi-JK tak berkutik pada pembahasan RUU Pilkada.

Wagub DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menolak rencana DPR mengembalikan pilkada ke DPRD melalui Revisi Undang-undang (RUU) Pilkada. Jika akhirnya RUU itu gol, Ahok mempertimbangkan untuk keluar dari Gerindra.

Wakil Ketua DPD La Ode Ida menegaskan kalau institusinya tidak setuju dengan usulan Pilkada lewat DPRD. Menurutnya, usulan sistem ini bertentangan dengan prinsip pro demokrasi dan konstitusi yang menjamin hak pilihan rakyat.

Guna meredam konflik politik, Senior Advisor Kemitraan Prof Ramlan Surbakti mengatakan perlu adanya kepastian hukum.

Ketidakseragaman revisi UU Pileg dan UU Pilpres meresahkan banyak pihak, termasuk Komisi Pemilihan Umum (KPU). Untuk menyikapinya, Komisioner KPU Ida Budhiarti beranggapan perlu dilakukan modifikasi UU Pemilu.

Persaingan antar pasangan calon dan parpol selama masa kampanye untuk memenangkan pemilu seringkali memicu keributan. Guna meredam konflik politik seperti ini, Senior Advisor Kemitraan Prof Ramlan Surbakti mengatakan perlu adanya kepastian hukum.

Putusan MK yang menghapus kewenangannya mengadili sengketa pilkada menuai kontroversi. Ada yang setuju ada yang menolak. Bagi hakim agung Gayus Lumbuun, sengketa pilkada seharusnya diadili oleh Pengadilan Tinggi (PT).

Ketum Partai NasDem Surya Paloh bicara panjang lebar tentang arah kebijakan Partai NasDem terkait penegakan hukum di Indonesia.