MK telah memutuskan dibolehkannya penggunaan KTP atau paspor bagi WNI yang tidak terdaftar dalam DPT. Namun khusus di Malaysia, PPLN Kuala Lumpur membolehkan WNI yang memiliki IC Merah atau Permanent Resident.

Jika tidak disosialisasikan dengan baik, keputusan MK soal penggunaan KTP dan paspor untuk mencontreng bisa menimbulkan keributan. Namun diprediksi, masalah yang terjadi tidak akan besar.

Keputusan MK soal penggunaan KTP dan paspor untuk mencontreng diprediksi akan menambah jumlah pemilih. Meski jumlahnya cukup signifikan, pilpres kali ini tidak akan kekurangan surat suara karena tingginya golput.

Mahkamah Konstitusi (MK) memperbolehkan penggunaan KTP dan paspor sebagai identitas untuk mencontreng dalam pilpres 8 Juli. Bagaimana pelaksanaan teknisnya menurut Komisi Pemilihan Umum (KPU)?

Mahkamah Konstitusi memperbolehkan penggunaan KTP dan paspor sebagai identitas untuk mencontreng dalam pilpres 8 Juli. Dengan waktu yang sangat sedikit, KPU langsung bergerak cepat menggelar rapat pleno.

Berbahagialah Anda yang tidak tercantum di DPT namun ingin mencontreng. Sebab MK telah mengabulkan permohonan uji materi UU Pilpres sehingga KTP dan paspor sah digunakan sebagai identitas untuk mencontreng.

MK akan mengadakan rapat pleno terkait kekisruhan DPT Pilres. Sidang akan memutuskan dan merekomendasi penggunaan KTP diperbolehkan atau tidak dalam Pilpres 8 Juli mendatang.

Mabes Polri mengakui telah menahan enam orang yang terkait tindak terorisme. Dari enam orang yang ditetapkan sebagai tersangka, lima orang di antaranya merupakan warga negara Singapura.

Presiden berencana akan mengganti beberapa menteri di jajaran kabinetnya. Untuk mengantisipasi perkembangan teknologi informasi di Indonesia, bagaimana jika presiden menunjuk Bill Gates yang baru saja mundur sebagai CEO Microsoft sebagai Menristek?

Pelaksanaan Pemilu untuk WNI di Malaysia ternyata banyak bermasalah. Masyarakat Indonesia yang datang ke TPS di KBRI banyak yang kecewa. Sebabnya, mereka tidak terdaftar karena pendataan DPT yang amburadul.