Anggota Pansus Angket Century Benny K Harman menyatakan Menteri Keuangan Sri Mulyani pernah melakukan pencekalan terhadap mantan pemilik Bank Century Robert Tantular. Surat itu juga ditembuskan ke kepolisian.

Menkum dan HAM Patrialis Akbar mengizinkan kepada Komisi III DPR untuk melakukan sidak terhadap lapas. Hal ini penting supaya kejadian sel mewah milik Artalyta "Ayin" Suryani tidak terulang lagi.

Tidak ada keharusan bagi Ketua KSSK meminta persetujuan dari Presiden dan Wapres RI untuk memutuskan langkah bailout. Kewajiban yang ada adalah melaporkan keputusan yang telah diambil.

Pemeriksaan Marsilam Simanjuntak diwarnai perdebatan soal dasar hukum acara tersebut. Perdebatan itu muncul tatkala Marsilam setuju disumpah karena sesuai dengan UU No 6 tahun 1954 yang mengatur tentang Pansus.

Fasilitas sel mewah yang dihuni Artalyta Suryani alias Ayin cs di Rutan Pondok Bambu membuat DPR segera turun tangan. Komisi III DPR akan meminta keterangan Menkum HAM Patrialis Akbar terkait diskriminasi ini.

Rapat angket itu rapat konsultasi, bukan rapat pemeriksaan (Benny K Harman). Betulkah? Celakanya, ucapan terkesan asbun ini diamini oleh semua anggota Pansus Angket. Mengikuti proses hak angket di Senayan memang geli-geli gemes.

Tudingan Benny K Harman bahwa tuntutan penonaktifan Boediono dan Sri Mulyani karena ditumpangi penumpang gelap, berbuntut panjang. Benny diminta tidak asal bunyi dan memperkeruh kekompakan pansus yang sedang bekerja.

Tuntutan agar Pansus Angket Bank Century merekomendasikan penonaktifan Boediono dan Sri Mulyani dinilai anggota Pansus dari FPD Benny K Harman sebagai bukti pansus telah ditumpangi penumpang gelap.

Rapat internal Pansus Angket Bank Century yang membahas soal penonaktifan Sri Mulyani-Boediono berlangsung alot. Usulan agar Sri Mulyani dan Boediono nonaktif dimaksudkan untuk memperlancar pemeriksaan pansus.

Gelombang agar Boediono-Sri Mulyani deras mengalir dari sejumlah anggota panitia hak angket Century. Namun berbagai usulan yang mengalir itu dimentahkan kubu Fraksi Demokrat.