Isu rekening gendut para jenderal polisi dianggap sebagai awal dari kisruh KPK-Polri. Wakil Presiden Jusuf Kalla kemudian meminta kejelasan soal isu itu kepada mantan kepala PPATK Yunus Husein. Apa tanggapan Yunus kepada JK?

Presiden Joko Widodo meminta kriminalisasi pada KPK dan pendukungnya disetop. Tak cuma sekali Presiden Jokowi memberikan pernyataan, memerintahkan proses kriminalisasi dihentikan. 

Presiden Joko Widodo telah memerintahkan setop kriminalisasi terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan para pendukungnya. Pihak kepolisian harus bisa memahami makna dari perintah Jokowi.

Presiden Joko Widodo memerintahkan kriminalisasi kepada pimpinan KPK nonaktif dan para pendukung lembaga antikorupsi itu dihentikan. KPK menghargai sikap Presiden itu.

Presiden Joko Widodo telah memerintahkan untuk menghentikan kriminalisasi terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan para pendukungnya. Ketua MPP PAN Sutrisno Bachir berharap Polri dapat melaksanakan perintah tersebut.

Sejumlah aktivis memberikan mandat kepada Tim 9 untuk memberi rekomendasi kepada Presiden Jokowi untuk menghentikan kriminalisasi KPK. Istana dinilai cuek atas proses kriminalisasi yang masih berlanjut.

Presiden Joko Widodo melalui Mensesneg Pratikno meminta kriminalisasi oleh polisi terhadap KPK dan para pendukungnya disetop. Namun Wapres Jusuf Kalla tak sependapat apa yang dilakukan polisi adalah bentuk kriminalisasi. Anggota Tim 9 Jimly Asshiddiqie berencana bertemu dengan Wapres JK. Menjelaskan apa?

Bambang Widjojanto, Yunus Husein dan Denny Indrayana kemarin merapat ke istana dan bertemu dengan staf khusus Presiden, untuk memastikan perintah Presiden Joko Widodo yang meminta kriminalisasi terhadap mereka dihentikan.

Presiden Joko Widodo melalui Mensesneg Pratikno meminta kriminalisasi terhadap KPK dan para pendukung disetop. Namun hal berbeda diungkapkan Wapres Jusuf Kalla terhadap para pendukung lembaga antikorupsi itu.

Presiden Joko Widodo melalui Mensesneg Pratikno meminta Polri untuk menghentikan kriminalisasi terhadap KPK dan para pendukungnya. Korps Tri Brata ini harus menaati perintah Presiden, karena berada di bawah rantai komdando sang kepala negara.