PT QSAR, perusahaan yang bergerak di bidang agribisnis tidak dapat membayar utang sebanyak Rp 476 miliar kepada 6.480 orang investor. PT QSAR pun dilaporkan pailit ke Pengadilan Niaga oleh Kejari Cibadak, Jawa Barat.

Tim kurator Batavia Air menjamin akan memenuhi hak para eks karyawan Batavia Air. Mengingat eks karyawan merupakan kreditur preferen atau yang didahulukan pembayarannya.

Pengadilan Niaga Jakarta Pusat memutuskan Telkomsel tetap harus membayar fee kurator sesuai UU Kepailitan yang menggunakan persentase total aset. Artinya, operator ini tetap diwajibkan membayar Rp 146,808 miliar.

"Majelis menetapkan fee kurator sebesar 0,5 persen dan itu dibebankan kepada 2 belah pihak. Sehingga masing-masing pihak harus membayar 0,25 persen dari aset yang dimiliki kepada kurator," ujar Humas PN Jakarta Pusat Bagus Irawan.

Setelah dinyatakan bebas pailit lewat kasasi Mahkamah Agung, Telkomsel ternyata masih dikenai fee Rp 146,808 miliar untuk membayar jasa kurator. Upaya pemerasan?

Penetapan fee Rp 146,808 miliar untuk kurator kasus pailit Telkomsel telah menimbulkan keributan. Banyak yang mendukung Telkomsel untuk menolaknya, tak sedikit pula yang beranggapan miring tentang tim kurator.

Ketua Komisi I DPR RI Mahfudz Siddiq menilai keputusan PN Niaga Jakpus yang mewajibkan Telkomsel untuk membayar fee kurator sebesar Rp 146,8 miliar sebagai sesuatu yang aneh bin ajaib dan bertabrakan dengan logika hukum.

Tim Kurator yang menagih fee senilai Rp 146,808 miliar atas kasus pailit Telkomsel bisa saja melancarkan gugatan somasi jika operator seluler anak usaha Telkom itu sampai tenggat waktu yang ditentukan tidak melakukan pembayaran.

Operator seluler Telkomsel menolak untuk membayar fee kurator senilai Rp 146,808 miliar yang ditetapkan oleh Pengadilan Negeri Niaga Jakarta Pusat melalui Putusan Penetapan No. 48/Pailit/2012/PN. Niaga JKT.PST jo No.704K/Pdt.Sus/2012.

Dunia usaha dan konsumen Indonesia tersedak ketika Pengadilan Niaga Jakarta (PNJ) memutuskan PT Bukit Sentul Tbk pailit pada tanggal 5 Oktober 2005 karena perusahaan tersebut gagal menyerahkan tanah dan bangunan yang sudah dibayar lunas oleh konsumennya sesuai jadwal yang sudah disepakati bersama.