UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) adalah lampu kuning bagi jurnalis. Jika ada yang tak senang dengan beritanya, si jurnalis yang menulis berita bisa diancam pasal penghinaan atau pencemaran nama baik.

UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dinilai Dewan Pers sebagai cara pemerintah mengontrol pers. Dalam perumusan UU ITE, Dewan Pers atau unsur pers lain tak pernah diajak bicara.

Bermain video game memang menyenangkan, tapi bukan berarti semua yang berhubungan dengan game itu menyenangkan. Ada juga hal-hal menyebalkan di dunia game. Misalnya?

Kebebasan pers yang dinikmati media massa dalam era reformasi saat ini cenderung kebablasan. Fenomena tersebut tak boleh dibiarkan berlarut-larut, tapi harus segera direm.

Tidak ada satu pun aturan yang membolehkan kebebasan berpikir diadili. Jadi, tidak seharusnya PN Depok mengadili wartawan senior dan kolumnis Bersihar Lubis. Komnas HAM pun prihatin.

Puluhan jurnalis Depok berunjuk rasa dalam sidang pembacaan vonis kasus penghinaan Kejaksaan Agung dengan terdakwa kolomnis Bersihar Lubis. Mereka berganti-gantian antara berunjukrasa dan meliput sidang.

Unjuk rasa jurnalis Depok menyemarakkan sidang pembacaan vonis kasus penghinaan Kejaksaan Agung dengan terdakwa Bersihar Lubis. Ada 'Wapres JK' dan 'Mega' di dalam aksi tersebut.

Pers di Malaysia berbeda dengan Indonesia. Di Malaysia, izin media massa kepada pemerintah suatu keharusan. Izin itu harus diperbarui tiap tahun.

Mantan Kasum ABRI Letjen (Pur) Soeyono dinilai tepat menyandang status terdakwa. Status itu terkait perseteruannya dengan mantan KSAD Jenderal (Purn) R Hartono.

Direktur News Link Despen Ompusunggu yang hadir sebagai saksi sidang Egi Sudjana terpaksa disumpah dua kali. Sumpah Despen harus diulang karena disumpah bukan sebagai saksi ahli, tapi saksi fakta.