detikJateng
Wamendagri Cermati Pansus Pemakzulan Bupati Pati
"Kita cermati, mengawasi proses yang ada, saya kira kita hormati pansusnya," ujar Wamendagri Bima Arya.
Kamis, 28 Agu 2025 20:10 WIB
Filter
Urut berdasarkan
Tipe artikel
detikSulsel
Pemkab Takalar Pastikan Tak Ada Kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan di 2025
Pemkab Takalar memastikan tidak ada kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) pada 2025.
Selasa, 26 Agu 2025 19:18 WIB
detikNews
Bupati Ipuk Hadiri Rakor Pilot Project Penyempurnaan Digitalisasi Bansos
Banyuwangi ditetapkan menjadi pilot project penyempurnaan digitalisasi Bantuan Sosial (Bansos) secara nasional.
Selasa, 26 Agu 2025 18:16 WIB
detikNews
Digitalisasi Bansos Akan Diuji Coba di Banyuwangi pada September
Pemerintah mulai implementasikan Perpres 83/2025. Program digitalisasi bansos di Banyuwangi diharapkan tingkatkan akurasi dan efisiensi.
Selasa, 26 Agu 2025 16:49 WIB
detikNews
Wamendagri: Kenaikan PBB-P2 di Atas 100% Harus Dikaji Ulang-Ditunda
Wamendagri Bima Arya imbau kepala daerah hati-hati dalam penyesuaian PBB-P2. Kenaikan di atas 100% harus dikaji ulang dan mempertimbangkan kesejahteraan rakyat.
Senin, 25 Agu 2025 19:48 WIB
detikFinance
Beredar Isu Daerah Naikkan PBB Imbas Pusat Efisiensi, Wamendagri Menepis
Kementerian Dalam Negeri membantah soal kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di sejumlah daerah dipicu efisiensi anggaran pusat.
Senin, 25 Agu 2025 19:46 WIB
detikFinance
Anggota DPR Nilai Kepala Daerah Belum Paham Peran di Program MBG
Program prioritas pemerintah berupa makan bergizi gratis (MBG) nampaknya belum dipahami sebagian Kepala Daerah.
Senin, 25 Agu 2025 19:26 WIB
detikFinance
Kemendagri Pastikan Kenaikan PBB Gila-gilaan di Daerah Ditunda & Dicabut
Kemendagri memastikan kepala daerah menunda kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) setelah penolakan warga.
Senin, 25 Agu 2025 19:00 WIB
detikNews
Wamendagri Ungkap Pajak Bangunan Andalan Pendapatan Daerah Se-Indonesia
Wamendagri Bima Arya menyatakan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2) menyumbang 30-40% PAD. Ia menekankan pentingnya kebijakan yang tidak merugikan masyarakat.
Senin, 25 Agu 2025 17:49 WIB
detikFinance
Banyak BUMD yang Sakit-sakitan, Kemendagri Mau Bentuk Ditjen Baru
Kemendag akan bentuk Ditjen baru untuk tangani BUMD bermasalah.
Senin, 25 Agu 2025 17:32 WIB