Menyambut datangnya event akbar pemilu 2014, kehidupan politik nasional semakin sibuk. Berbagai stakeholder terus berupaya mensukseskan hajatan lima tahunan ini.

Jadi yang memproduksi kata preman itu sendiri itu sebenarnya polisi.

Bertepatan dengan Hari Anti Korupsi Internasional yang jatuh pada 9 Desember, Indonesian Corruption Watch bekerja sama dengan sepuluh grup/musisi tanah air merilis album kompilasi anti korupsi bertajuk Frekuensi Penangkap Tikus.

Siapa yang menjadi sumber utama masalah korupsi di Indonesia? Bagi sejumlah kalangan, jawabannya adalah politisi. Mereka bahkan berperan dalam berbagai praktik korupsi di Tanah Air.

Canggihnya teknologi informasi, menjadi warna yang secara signifikan memengaruhi pola-pola demokrasi dewasa ini. Khususnya dalam komunikasi politik.

George Junus Aditjondro kembali menulis buku yang menyentil Cikeas, tempat kediaman Presiden SBY. Hasil investigasi George ini menjadi tantangan bagi para penegak hukum.

Perwujudan clean government (pemerintahan bersih) di dalam negara demokratis yang multi kepentingan, merupakan salah satu prasyarat idealitas suatu pemerintahan dengan segala stratifikasinya.

Hakim Syarifuddin yang terjerat kasus suap, adalah hakim yang membebaskan terdakwa kasus korupsi Agusrin Najamuddin. Putusan itu bisa diperbaiki jika memang terdapat kekeliruan.

Masih ingat pengusaha yang mengaku sebagai pemilik uang Gayus Rp 28 miliar? Ya, Andi Kosasih, si pengusaha itu sedang mencari keadilan di Mahkamah Agung usai divonis 8 tahun penjara di pengadilan tingkat tinggi, PT DKI Jakarta.

Vonis 7 tahun penjara  dan denda Rp 300 juta untuk Gayus Tambunan yang diberikan oleh majelis hakim pimpinan Albertina Ho cukup mengejutkan. Vonis Gayus hanya 1 tahun lebih berat dibanding vonis Andi Kosasih.