Hukuman pencabutan nyawa untuk terpidana korupsi sudah diatur dalam UU Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) yang sekarang, namun hanya berlaku untuk korupsi yang 'luar biasa'.

Rencana pemberian kembali remisi bagi napi korupsi terus menuai kritik. Kali ini datang dari mantan penasihat KPK Abdullah Hehamahua. Dia menilai, wacana tersebut melanggar hak asasi rakyat.

Setiap orang yang ditahan oleh KPK usai pemeriksaan akan keluar dari gedung KPK dengan menggunakan rompi berwarna orange yang dibuat khusus untuk tersangka kasus korupsi. Namun, rompi itu ternyata tak mampu membuat koruptor malu.

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkum HAM), Yasonna Laoly berencana memberikan remisi pada narapidana (napi) korupsi, narkoba dan teroris. Langkah ini dinilai mundur dari upaya pemberantasan korupsi jaman Presiden SBY.

Pemberantasan korupsi di Indonesia hingga saat ini dinilai belum maksimal. Hukuman mati pun diwacanakan untuk para koruptor.

KPK melimpahkan kasus Komjen Budi Gunawan ke Kejagung. Langkah ini didukung oleh eks penasihat KPK Abdullah Hehamahua. Namun Abdullah tidak setuju bila berkas penyidikan diteruskan ke Bareskrim.

KPK memilih opsi pelimpahan kasus Komjen Budi Gunawan ke Kejaksaan Agung. Padahal, mereka masih bisa mengajukan PK ke MA terkait putusan hakim Sarpin Rizaldi sebagai jalan terakhir sebelum mengaku kalah.

Jokowi mendorong KPK agar fokus menangani kasus korupsi di bidang maritim, pangan hingga energi. Alasannya karena bidang-bidang tersebut menjadi fokus pemerintahan Jokowi.

KPK yang selama ini begitu kuat dan selalu disebut sebagai lembaga superbody akhirnya kalah di era Presiden Joko Widodo. Eks penasihat KPK, Abdullah Hehamahua menyarankan agar KPK terus melakukan perlawana.

Putusan pimpinan KPK melimpahkan kasus Komjen Budi Gunawan ke Kejagung menuai polemik. Eks penasihat KPK, Abdullah Hehamahua akan menyarankan agar KPK mengajukan PK.