Banyak pihak akan mengajukan judicial review UU Pilkada ke MK. Namun banyak pula pakar hukum yang menilai pilkada lewat DPRD konstitusional. Sehingga pemerintahan mendatang diharapkan mengajukan revisi ke anggota dewan 2014-2019.

RUU Pilkada akhirnya disahkan menjadi UU lewat paripurna DPR hingga tengah malam. Proses yang alot diwarnai dengan lobi-lobi yang panjang dan aksi walkout Partai Demokrat berujung pada kandasnya Pilkada langsung.

Rapat paripurna yang mengagendakan pengesahan 7 RUU hari ini, baru selesai mengesahkan 4 Rancangan Undang-undang (RUU). Pimpinan paripurna menskorsing rapat selama satu jam untuk pengesahan RUU lainnya, termasuk RUU Pilkada.

DPR akhirnya mengesahkan Peraturan Tata Tertib (Tatib) dalam sidang paripurna, Selasa (16/9). Pengesahan ini menjadi kemenangan kedua Koalisi Merah Putih yang sebelumnya juga unggul dalam pengesahan revisi Undang-Undang MPR, DPR, DPRD, DPD (MD3), Juli lalu.

Sejumlah kepala daerah berkumpul di Jakarta dan menyatakan penolakan terhadap pilkada tak langsung yang dibahas DPR dalam revisi UU Pilkada. Beberapa di antaranya adalah kepala daerah yang diusung Golkar. Apa kata elite Golkar?

Fraksi-fraksi DPR yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih mendorong revisi UU Pilkada dengan tujuan mengembalikan pemilihan kepala daerah lewat DPRD. GP Ansor menentang dorongan Koalisi Merah Putih.

Wagub DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) heran dengan perubahan sikap Gerindra mendukung RUU Pilkada. Padahal, dulu Gerindra sangat menentang revisi Undang-undang itu.

Wacana pemilihan kepala daerah (Pilkada) dipilih oleh DPRD terus ditentang oleh PDIP. Politikus PDIP Tubagus Hasanuddin menyerukan boikot nasional menolak revisi Undang-undang itu.

Pembahasan RUU Pilkada jadi polemik. Fraksi Koalisi Merah Putih ngotot agar pemilihan kepala daerah kembali dilakukan lewat DPRD. Meski ditentang banyak pihak koalisi merah putih tetap pada keputusan itu. 

Pembahasan Revisi Undang-undang (RUU) Pilkada masih ramai di masalah sistem pemilihan, langsung oleh rakyat atau lewat DPRD. Di tengah pembahasan yang kian panas, beredar poster ajakan untuk menolak RUU Pilkada di media sosial.