PP Muhammadiyah mengajukan uji materi UU No 17 tahun 2013 tentang Ormas ke Mahkamah Konstitusi (MK). Muhammadiyah menilai UU tersebut terlalu mengikat kebebasan berserikat.

Perbuatan bekas Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar selain sangat nista, jika terbukti juga bisa meruntuhkan integritas konstitusi.

Ketua Harian DPP Partai Demokrat (PD) Syarief Hasan menegaskan partainya tak pernah main mata dengan MK. Kemenangan di sejumlah Pilkada seperti Bali dan Jatim ditegaskan murni karena kualitas jagonya.

Tim advokasi dari Koalisi Penyelamatan MK menggugat pengangkatan Patrialis Akbar sebagai hakim MK di PTUN Jakarta. Sidang berjalan sudah 6 kali dan hari ini diagendakan pembuktian.

Akil Mochtar menunggu keputusan KPK soal statusnya setelah tertangkap tangan dalam dugan suap tadi malam. Jika Ketua MK tersebut terbukti bersalah, bagaimana nasib putusan sidang yang pernah dipimpinnya sebelum ditangkap KPK?

Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) kaget dengan ditangkapnya Akil Mochtar. Mereka tak menyangka Ketua MK itu diciduk KPK atas kasus suap.

Selain memutar rekaman pembicaraan antara Ahmad Fathanah dan Anis Matta yang membahas soal uang, JPU KPK juga membuka tentang Pilkada. Ada kalimat soal dorong yang jadi perhatian utama.

Hasil penghitungan suara Pilgub Riau digugat dan bermuara ke MK. Dijadwalkan hari ini, Kamis (26/9/2013), MK menggelar sidang perkara Pilgub dengan dua pemohon.

Delegasi yang terdiri dari Muhammadiyah, PBNU, MUI dan ormas Islam lainnya mendatangi gedung MK. Mereka bermaksud untuk menggugat UU No 7/2004 tentang Sumber Daya Air (SDA).

Dengan nada penuh semangat, satpam Marten Boiliu menceritakan suka duka mengajukan gugatan di MK dengan hasil manis. DPR dan pemerintah harus rela pasal 96 UU Ketenagakerjaan harus dihapus MK.