Presiden SBY mengungkapkan gagasannya tentang "The Greater Jakarta" saat bertemu dengan Rektor ITB Profesor Akhmaloka di Istana Negara, 11 Januari 2011 yang lalu. Bagaimana sesungguhnya konsep tersebut?

Presiden SBY melempar wacana memperluas Ibukota Jakarta hingga ke Purwakarta, Sukabumi dan daerah sekitarnya dengan konsep The Greater Jakarta. Presiden SBY harus memperjelas konsep ini, tak sekadar berwacana saja.

Tingkat keterpilihan perempuan di parlemen lokal berhubungan erat dengan tingkat pembangunan manusia di wilayah yang bersangkutan. Semakin bagus indikator pembangunan manusia, semakin tinggi keterwakilan perempuannya.

Dishub Provinsi Banten berencana membangun monorel dari Tangerang Selatan menuju Bandara Soekarno-Hatta. Alat transportasi massal ini dibangun untuk mengurangi kemacetan menuju bandara internasional itu.

Pemilu 2009 menghasilkan jumlah perempuan di parlemen lebih banyak daripada sebelumnya. Namun semakin ke tingkat bawah, dominasi laki-laki semakin kuat. Masih banyak DPRD kabupaten/kota yang tidak memiliki anggota DPRD perempuan.

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Yogyakarta mendukung penetapan gubernur dan wakil gubernur DIY alias menolak pemilukada. PDIP juga akan mengajak warga untuk memboikot pemilukada gubernur dan wakilnya.

Rapat paripurna istimewa dalam rangka peringatakan hari jadi ke-2 Kota Tangerang Selatan 2010 dikejutkan dengan ketidaksiapan panitia penyelenggara pada Sekretariat Dewan Kota Tangsel. Lampu ruangan mati dan palu yang digunakan oleh pimpinan rapat patah.

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Banten dari Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB) Tjetjep Sukarta (66) meninggal dunia di ruang rapat paripurna DPRD Banten di Serang.

Anggota Komisi III DPR yang juga mantan Bupati Pandeglang, Dimyati Natakusumah, divonis bebas oleh PN Pandeglang. Majelis hakim menilai, Dimyati tidak terbukti melakukan penyuapan anggota DPRD Pandeglang periode 2004-2009.

Alangkah lebih baik pemerintah daerah memperjuangkan hak-hak buruh, peningkatan UMK, dan lain sebagainya. Tanpa harus dipusingkan kewajiban sosial perusahaan yang sebetulnya sudah diatur dalam RKP dan RKL Amdalsos.