UU Pornografi telah disahkan DPR, walau tinggal menunggu tanda tangan Presiden SBY. Tapi suara penolakan kembali bermunculan. Kali ini dari anggota Wantimpres Adnan Buyung Nasution.

Rancangan Undang-undang (RUU) Pornografi telah disahkan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Pengesahan UU itu dikhawatirkan menimbulkan berbagai penyimpangan dalam proses penegakan hukum, seperti pungli dan polisi liar.

KPK telah menjadikan status Aulia Pohan sebagai tersangka terkait kasus aliran dana BI. Dianggap sebagai kunci dari kasus ini, KPK harus secepatnya segera menahan Aulia.

YLBHI menyatakan, prinsip keadilan publik dilanggar pemerintah terkait pengelolaan dana negara, termasuk dana ABPN di Indover Bank. Oleh sebab itu, penegak hukum harus mengusut dugaan tindak pidana korupsi dalam kasus ini.

Mantan Jaksa Agung Abdul Rahman Saleh atau Arman menilai akar dari korupsi adalah tingkah laku feodal. Korupsi tidak akan dapat diberantas bila tingkah laku tersebut masih ada di kalangan pejabat negara.

Korban dan keluarga korban penculikan meminta agar 13 orang aktivis yang hilang sejak 10 tahun lalu segera ditemukan. Kalau tak bisa ditemukan juga, Pansus DPR pun sebaiknya dibubarkan saja.

Keluarga korban orang hilang 1997-1998 menyatakan menolak untuk kembali datang ke DPR. Mereka meminta anggota DPR untuk mendatangi Kontras, karena semua keterangan sudah pernah dicatat Kontras.

Absennya Kontras, YLBHI dan keluarga korban memenuhi undangan Pansus Orang Hilang, adalah bentuk protes mereka terhadap politisasi kasus itu. Maka lebih baik pansus tersebut dibubarkan, karena tidak punya tujuan akhir yang jelas.

Pansus Orang Hilang DPR mulai beraksi. Pansus memanggil korban, keluarga korban, Kontas dan YLBHI. Namun, ternyata mereka kompak absen.

Satu orang tewas kena tusukan tiang bendera akibat perkelahian di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Pengadilan dinilai tidak aman sehingga desainnya disarankan diubah.