Majelis hakim kasus mafia pajak Gayus Tambunan meminta jaksa menghadirkan jaksa Cirus Sinaga dan Fadil Regan sebagai saksi pada 24  Oktober 2010. Hal ini diputuskan setelah ada permintaan dari kuasa hukum Gayus, Adnan Buyung Nasution.

Pengungkapan kasus mirip Gayus Tambuban menyeret banyak orang. Lalu apa tanggapan dari Haposan Hutagalung, mantan pengacara staf Dirjen Pajak yang sekarang ini didakwa sebagai mafia pajak tersebut.

Dua warga negara Iran, Fardin Fadaeipahteviri dan Shahram Karimi, terdakwa kasus narkotika menjahit mulutnya saat sedang menjalani persidangan di PN Tangerang. Mereka berdua pun hanya bisa diam saat sidang dilaksanakan.

Mantan Hakim PN Tangerang Muhtadi Asnun mengaku telah meminta dana tambahan kepada Gayus Tambunan. Permintaan tambahan dana itu dikirimkan Asnun kepada Gayus melalui pesan singkat (SMS) dengan kode 'kopi'.

Mantan Hakim Pengadilan Negeri Tangerang, Muhtadi Asnun akhirnya memenuhi panggilan untuk menjadi saksi bagi terdakwa kasus mafia pajak, Gayus Tambunan. Setelah mangkir sebanyak 4 kali, Ketua Majelis Hakim yang memvonis bebas Gayus ini, menjadi saksi pertama.

Terlapor kasus dugaan pemalsuan dokumen rencana penuntutan (rentut) Gayus Tambunan, Cirus Sinaga, segera dipanggil Polri. Polri mengatakan, pemeriksaan Cirus tak perlu izin dari Kejagung.

Hakim yang pernah menyidangkan Gayus Tambunan, Muhtadi Asnun mengaku tidak tahu soal adanya pemalsuan rencana penuntutan oleh oknum Jaksa. Asnun menjelaskan, jaksa hanya sempat mememinta penundaan sidang hingga 3 kali.

Haposan Hutagalung menolak dipersalahkan terkait rentut Gayus Tambunan yang bocor. Saat menjadi pengacara Gayus pada kasus yang terdahulu, Haposan mengaku tidak tahu sama sekali soal rencana tuntutan itu.

Gayus Tambunan mengaku diminta tim independen Mabes Polri untuk mengaku ada kekurangan pajak PT Surya Alam Tunggal (SAT). Menurut Gayus, pegawai pajak sudah biasa melakukan penggelapan.

Kejagung berjanji akan menindak tegas oknum yang terbukti membocorkan surat rencana tuntutan (rentut) Gayus Tambunan. Bisa jadi oknum yang terbukti bersalah akan dikenai sanksi berat, berupa pemecatan.