Kursi Plt Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) rupanya tidak menarik untuk Jaksa Agung Hendarman Supandji. Pria berkacamata itu mengaku tidak berpikir untuk menjadi salah satu pimpinan di lembaga antikorupsi itu.

Draft peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perpu) tentang Plt Pimpinan KPK sudah dinyatakan final. Payung hukum yang menjadi kontroversi itu mengubah pasal 33 di UU KPK.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) berencana untuk mengeluarkan Perpu Plt Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kini Perpu yang menjadi kontroversi itu telah siap alias rampung.

Ketua MK Mahfud MD bersuara keras soal penetapan 2 pimpinan KPK sebagai tersangka. Alasannya, pasal pelanggaran kewenangan soal pencekalan atas tersangka korupsi Anggoro Widjojo dan buron BLBI Joko S Tjandra tidak sesuai.

Langkah polisi menetapkan pimpinan KPK Chandra M Hamzah dan Bibit Samad Rianto sebagai tersangka penyalahgunaan wewenang dinilai keliru. Polisi dinilai tidak bisa menemukan adanya indikasi pidana.

Ide penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu) oleh Presiden dinilai belum pada waktunya untuk dikeluarkan. Perpu baru bisa dikeluarkan jika pimpinan telah ditetapkan sebagai terdakwa.

Mabes Polri telah mengirimkan surat kepada Presiden SBY yang isinya mengenai penetapan status tersangka 2 pimpinan KPK, Bibit Samad Riyanto dan Chandra M Hamzah.

KPK tidak pernah memiliki masalah dengan proses pencekalan. Ratusan orang sudah dicekal, baik sebagai saksi maupun tersangka. Kenapa Anggoro dan Joko Tjandra jadi masalah?

Imigrasi belum mencekal dua pimpinan KPK, Chandra Hamzah dan Bibit Samad Riyanto meski sudah berstatus tersangka. Keduanya masih diizinkan ke luar negeri.

Kepolisian mempermasalahkan proses pencekalan yang dilakukan dua pimpinan KPK terhadap Anggoro Widjaja dan Joko S Tjandra. Namun menurut Imigrasi, prosedur pencekalan KPK selama ini tidak bermasalah.