Muncul wacana KPK akan merekrut prajurit TNI sebagai pegawainya. Hal tersebut menyusul pernyataan Plt Pimpinan KPK Johan Budi yang menyatakan telah bertemu Panglima TNI Moeldoko terkait rencana perekrutan ini.

Plt Pimpinan KPK Johan Budi menyebut KPK berencana merekrut prajurit TNI untuk bekerja di lembaga anti rasuah itu. Bahkan ia sempat melakukan pembicaraan dengan Panglima TNI terkait hal ini.

Plt Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Johan Budi mengatakan, KPK telah melakukan pembicaraan dengan Panglima TNI Jenderal Moeldoko. Lembaga antirasuah ini ingin merekrut personel TNI. 

Tiga lembaga penegak hukum sepakat untuk membahas satgas antikorupsi gabungan guna 'mengeroyok' para pelaku rasuah. Pihak Polri, KPK dan Kejagung akan bertemu lagi.

‎Kasus dugaan korupsi APBD DKI Jakarta menjadi 'kelinci percobaan' kinerja satuan tugas gabungan KPK-Polri-Kejaksaan Agung. Saat ini kasus ini sendiri tengah ditangani Bareskrim Polri.

Jaksa Agung HM Prasetyo yakin ide mengenai pembentukan satuan tugas gabungan antara KPK, Polri dan Kejaksaan Agung akan mampu mengatasi persoalan korupsi.

‎"Kalau leading sectornya nanti dilihat dari kasusnya dari mana. Apakah dari KPK, Polri atau Kejagung. Nah dari situ kita lihat yang memimpin," kata Jaksa Agung HM Prasetyo saat berbincang, Selasa (5/5/2015).

Tiga aparat penegak hukum sepakat membentuk satuan tugas (satgas) yang bersifat insidental untuk memberantas perkara-perkara korupsi. ‎Satgas ini merupakan buah pikir dari kekalutan yang sempat terjadi.

Setelah muncul polemik berkepanjangan antara penegak hukum, Polri, KPK dan Kejagung sepakat membentuk satgas antikorupsi bersama. Tiga lembaga ini yakin tim gabungan ini tidak akan tumpang tindih.

Peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) Miko Ginting berharap pemebentukan satgas antikorupsi tak sekadar seremonial.